Jumat, 25 Januari 2019

POLITIK DINASTI (Bagian 2): Fenomena Politik Dinasti Di Tingkat Pemerintah Desa




POLITIK DINASTI
Bagian 2: Fenomena Politik Dinasti Di Tingkat Pemerintah Desa



  Sumber: Kabar News

Di desa saat ini banyak terjadi fenomena seperti politik dinasti akibat dari peralihan sistem otoriter ke sistem demokrasi. Politik dinasti berbeda dengan dinasti politik. Politik dinasti yang terjadi di desa merupakan jenis politik dinasti turun menurun dengan strategi yang telah diatur oleh beberapa elit keluarga yang bergabung untuk mempertahankan pemenangan kursi kepala desa tanpa adanya jeda. Politik dinasti telah mencedarai sistem demokrasi terutama di desa, hal tersebut menjadikan tidak meluasnya kesempatan partisipasi masyarakat lain dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa, standar kualitas untuk menjadi kepala desa pun masih perlu dipertanyakan. Penyebab dari adanya politik dinasti dapat disebabkan karena sistem yang mendukung, aktor yang memang unggul, dan juga karena masyarakat yang bersikap tidak peduli atau memang masyarakat yang awam.
Ada banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk memenangkan pilkades, seperti relasi antar kerabat keluarga yang akan mendukung dalam proses keberhasilan pilkades. Strategi seperti ini banyak dilakukan dengan lancar oleh para calon kepala desa di berbagai desa di Indonesia, tidak banyak terungkap karena masyarakat desa sendiri yang tidak tau. Fenomena seperti disebut dinasti politik, dimana terdapat persekongkolan calon kepala desa dengan kerabat keluarga dalam pemenangan di kursi kepala desa. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa dinasti politik sama halnya dengan politik dinasti. Namun keduanya adalah hal yang berbeda, dinasti politik sendiri lebih kepada kekuasaan dengan model primitif yang menggunakan hubungan darah seperti sistem pemerintahan monarki di beberapa negara.
Politik dinasti yang terjadi di desa merupakan jenis politik dinasti turun menurun dengan strategi yang telah diatur oleh beberapa elit keluarga yang bergabung untuk mempertahankan pemenangan kursi kepala desa tanpa adanya jeda. Istilah politik dinasti memang jarang didengar oleh kebanyakan masyarakat, karena dalam praktiknya masyarakat awam tidak akan tau strategi dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan yang dirancang oleh para elit penguasa terutama elit desa. Politik dinasti yang terjadi di kebanyakan desa saat ini, jika kita melihat dari segi kacamata demokrasi, politik dinasti sudah mencedarai sistem demokrasi terutama di desa, hal tersebut menjadikan tidak meluasnya kesempatan partisipasi masyarakat lain dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa, standar kualitas untuk menjadi kepala desa pun masih perlu dipertanyakan. Lingkaran kekuasaan hanya berputar diantara kerabat keluarga yang mempunyai pengaruh dan berkepentingan untuk melanggengkan jabatan.
Praktik Politik Di Desa
Menurut Syafi’ie (2009) dalam pemilihan kepala desa terjadi Connection Fower yaitu kekuasaan karena seseorang memiliki hubungan kekerabatan dengan seseorang yang berkuasa sebelumnya. Terjadi pelimpahan kekuasaan atau penerus kekuasaan dari dalam kepemimpinan sebelumnya untuk kepemimpinan selanjutnya yang orientasinya adalah melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran kekerabatan.
            Kasus-kasus akibat dari dampak praktik politik dinasti di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di desa-desa seperti di Desa Bungurasih pada tahun 2016, calon kepala desa didesa tersebut hanya lulusan SLTA, yang artinya pengetahuan atau wawasannya dapat dikatakan kurang, ternyata calon kepala desa tersebut memilki kerabat yang memimpin 5 RW di desa tersebut, sehingga pemilihan kepala desa saat itu didukung oleh tidak lain dari sanak keluarga yang memiliki pengaruh1.
Kasus lain juga ditemukan di Desa Katumbangan, terjadi patron-klien dalam pemilihan kepala desa disana, banyak dari warga desa yang memiliki rumah berasal dari tanah milik patron tersebut dan bekerja di lahan pertanian milih keluarga atau dinasti yang memang dapat dikatakan kuat di desa tersebut, sehingga ada hubungan timbal balik antar patron dan klien dalam hal ini. Selain itu keluarga yang berpengaruh tadi tetap memiliki keinginan untuk bertahan menjadi pemimpin di desa tersebut. Sehingga dalam masa-masa kampanye pemilihan kepala desa di Desa Katumbangan, dimana calon kepala desa berasal dari keluarga atau dinasti tadi, saat menuju kampanye mereka cukup mudah, karena suara sudah diidentifikasi sejak awal akan menuju mereka2.


Lampiran :
[1] Pak Suliman “Pengusaha Cat Mobil Bungurasih Tengah”. Wawancara 16 September 2017 dalam Skripsi Faisol. 2018. Peran Kekerabatan dalam pemenangan pemilihan kepala desa Bungurasih tahun 2016 (online) digilib.uinsby.ac.id. Di akses pada 27 oktober 2018 pukul 22.45

[2] Pahrudin. 2017. “Dinasti Politik Pemerintahan Desa Di Kabupaten Polewali Mandar”. Jurnal Arajang. Hal 38-39




Penulis                   : Fathiatun Ni’mah
                                  Ilmu Pemerintahan 2017
Penyelaras Akhir  : Zein Chandra
                                  Ilmu Komunikasi 2016




Penulis adalah anggota sekaligus pengurus dari PMII Rayon Pancasila, Komisariat Brawijaya.

  _________________________________________________________________________________

     Situs Resmi | Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pancasila

Komisariat Brawijaya | Dikelola oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gooder.id PMII Rayon Pancasila

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar