Jumat, 25 Januari 2019

POLITIK DINASTI (Bagian 1): Aktor dan Pemerintahan Desa



POLITIK DINASTI
Bagian 1: Aktor dan Pemerintahan Desa

Sumber: Merdeka.com

Kondisi politik dinasti di Indonesia dikatakan menghawatirkan sebab dapat menimbulkan budaya korupsi di lingkaran keluarga dan hal tersebut dapat menyebabkan citra buruk sendiri keluarga di mata publik. Baik dari anak, istri, kakak, adik, maupun keponakan alih-alih yang akan disiapakan menjadi “putra mahkota” sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya, juga akan sama-sama ikut menyembunyikan kasus seperti korupsi.
Sejatinya politik dinasti memang tidak selalu dianggap buruk, karena dari golongan-golongan kerabat yang memang mengisi kursi pemerintahan desa tidak harus selalu diusung pragmatis oleh kerabat keluarga yang berpengaruh. Menilik kondisi perpolitikan yang berada di tingkat pemerintahan desa, kadangkali calon kepala desa harus memenuhi standarisasi untuk menjadi kepala desa, tidak adanya larangan hukum bukan berarti menjadikan pratik politik dinasti berjalan dengan mudah secara pragmatis, masyarakat harus ikut mengawal terhadap proses pemilihan kepala desa agar calon terpilih tepat dikatakan menjadi pemimpin desa. Orientasi oleh para calon aparatur desa juga harusnya tidak hanya kekuasaan, tetapi orientasi harus tetap berlandaskan demokrasi dan untuk kemaslahatan masyarakat, meskipun para aparatur desa terdiri hanya dari golongan-golongan kerabat keluarga yang telah bekerjasama sumber daya dan kemampuan mereka harus mendukung jalannya pemerintahan di desa.
Praktik politik dinasti yang dilakukan di desa oleh sanak family (kerabat dekat)  dianggap mencederai demokrasi, namun praktik tersebut tidak melanggar hukum, karena memang tidak ada hukum yang mengatur pelarangan sistem politik dinasti di desa. Kekuasaan ataupun jabatan merupakan godaan terbesar bagi manusia, ketika sudah mengenal dan mendapatkan hal tersebut candu hukumnya bagi mereka, terlebih jika kekuasaan tersbeut hanya berputar pada lingkaran elit tertentu yang orientasinya adalah kekuasaan, hanya golongan dari keluarga tersebut saja yang menduduki kursi pemerintahan desa.
Penyebab terjadinya praktik politik dinasti dapat bersumber dari beberapa hal, seperti sistem yang memang mendukung praktik ini, seperti dalam pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014, ayat (1) menyebutkan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, ayat (2) kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling  banyak 3 kali periode masa jabatan secara berturut-turut, atau tidak secara berturut-turut. Pasal tersebut menyebabkan kepala desa sebagai pemegang penuh kendali kekuasaan di desa akan dengan mudah melanggengkan budaya korupsi dengan kesempatan masa jabatan maksimal selama 18 tahun dalam 3 periode. Terjadi pula tumpang tindih regulasi dana desa yang diatur oleh kemendes, kemendagri, dan kemekeu yang tidak jelas, sehingga sangat mudah terjadi penyelewengan. Potensi-potensi terjadinya praktik politik dinasti ini juga  dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang bersikap tidak tau ataupun tidak peduli (tidak kritis) dalam mengawal pemerintahan desa, tidak ada hubungan yang sinergi antara pemimpin dan yang dipimpin, sehingga kekuasaan dengan mudah hanya dipegang oleh satu kendali saja. Pengaruh dari aktor calon kepala desa itu sendiri juga menjadi salah satu potensi terjadinya model politik dinasti, legitimasi yang dimiliki oleh aktor elit desa dapat berasal dari pribadinya yang memang unggul dan berprestasi, memiliki lembaga yang berpengaruh kepada masyarakat di desa tersebut, sumber kekayaan, dan faktor hubungan darah ataupun relasi yang terjadi dari aktor sebelumnya yang pernah memimpin desa tersebut, bisa jadi kepala desa yang terpilih merupakan keturunan dari pendiri desa sehingga kepercayaan masyarakat banyak menempel pada aktor tersebut.


Sumber :
Sikumbang, Yudhia. 2017. Politik Dinasti Mengancam Desa. Kompasiana: https://www.kompasiana.com/yudhiaperdanasikumbang/59ac37542bbb1312fd3f6592/politik-dinasti-mengancam-desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.





Penulis                  : Fathiatun Ni’mah
                                 Ilmu Pemerintahan 2017

Penyelaras Akhir : Zein Chandra
                                 Ilmu Komunikasi 2016





Penulis adalah anggota sekaligus pengurus dari PMII Rayon Pancasila, Komisariat Brawijaya.

  _________________________________________________________________________________

     Situs Resmi | Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pancasila

Komisariat Brawijaya | Dikelola oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gooder.id PMII Rayon Pancasila


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar