Minggu, 18 Februari 2018

Perempuan dalam Koridor Sosial


Pada suatu diskursus yang dijadikan topik menarik mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dirasa sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu lagi, sebab dalam struktur sosial yang berkembang di masyarakat,perempuan pada dasarnya ditempatkan pada posisi minoritas. Terutama dalam penerapan suatu budaya patriarki dimana kedudukan pria lebih dimuliakan daripada perempuan. Laki-laki sebagai “nahkoda” dapat berkuasa secara penuh untuk menentukan, mengatur dan mengambil segala keputusan. Pada masyarakat patriarki telah tertanam nilai-nilai dan norma yang menetapkan bahwa sudah kodratnya perempuan merupakan “navigator” yang memiliki tugas mengurusi serta memanagemen urusan internal dalam suatu rumah tangga.
Secara rinci terdapat dua pandangan mengenai relasi antara pria dan wanita di masyarakat, yaitu: Pertama, kedudukan laki-laki dan perempuan itu “berbeda tetapi setara” didalam pandangan ini jika merujuk pada sebuah teori yang berbicara tentang gender maka konteks perbedaan tersebut terletak pada perbedaan biologis, fungsi dan peran yang diberikan oleh masyarakat. Perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender, namun realitas sosial di masyarakat yang menjadi masalah adalah gender menimbulkan berbagai ketertindasan dan ketidakadilan laki-laki dan umumnya bagi perempuan. Dalam Teori Nurture mengemukakan bahwa pembeda laki-laki dan perempuan sebagai hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrati. Menurut Riant Nugroho kesetaraan gender diartikan sebagai “adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia”. Sedangkan pandangan kedua, kedudukan laki-laki dan perempuan yaitu “berbeda dan tidak setara” dalam pandangan ini pembedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang mencerminkan dominasi kekuasaan baik laki-laki ataupun sebaliknya.
Relasi gender yang dipayungi oleh perkembangan sosial budaya masyarakat, nilai-nilai dan adat istiadat yang bersifat patriarki, sehingga secara faktual menghasilkan ketidakadilan gender yang bisa diuraikan melalui realitas yang ada, contohnya di dalam pembagian wilayah kerja antara suami istri, suami mencari nafkah di luar rumah (sektor publik) sedangkan istri melakukan pekerjaan didalam rumah tangga (sektor domestik). Pembagian kerja ini tidak menghasilkan penghargaan sosial yang sama, karena suami sebagai pihak yang memperoleh uang dan mempunyai kekuatan ekonomi, sedangkan istri seringkali dianggap sebagai pendamping, bukan mitra sejajar. Ketidakadilan dalam dunia kerja mulai dari gaji dan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misal: pelecehan seksual, diskriminasi, marginalisasi serta stereotype negative pada perempuan.
            Sebagian orang memiliki pandangan bahwasannya istilah feminisme merupakan suatu bentuk sikap perempuan yang membenci laki-laki, mendiskreditkan feminisme bukan dari pengetahuan dan literasi. Padahal feminisme merupakan suatu emansipasi wanita yang dilatar belakangi karena kesadaran atas ketertindasan wanita oleh laki-laki akibat pembagian peran gender dalam masyarakat. Gerakan ini memiliki sebuah cita-cita yaitu keadilan. Keadilan dalam berbagai aspek kehidupan misalnya seperti kursi politik, pendidikan, peran gender dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat perempuan selalu dianggap rendah dan tidak bisa melakukan suatu pekerjaan maupun kegiatan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Padahal perempuan juga bisa melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Untuk mencegah adanya ketidakadilan ataupun tindakan diskriminasi peran maupun hak antara laki-laki dan perempuan maka gerakan feminisme ini yang menjadi titik terang dalam kegelapan pada perempuan.
Sejarah pembedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang, gender lama kelamaan menjadi seolah-olah kodrat Tuhan atau ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Akibatnya, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pembedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Masyarakat sebagai kelompoklah yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan pembagian itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, penuh dengan proses, negosiasi, maupun dominasi. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. Oleh karena itu diantara bangsa-bangsa dalam kurun waktu yang berbeda, pembagian gender tersebut berbeda-beda.
            Implementasi dari ketidaksetaraan gender yaitu dalam menyopir mobil dalam masyarakat tradisonal dulu dalam menggeluti bidang pekerjaan sebagi sopir yang paling dibutuhkan adalah laki-laki, keadaan ini dilakukan seolah-olah wanita tidak bisa mengemudikan mobil. Berdasarkan realitas yang terjadi pada saat ini, perempuan juga bisa mengemudikan mobil bukan hanya laki-laki saja. Kemudian dalam pembagian gaji antara laki-laki dan perempuan juga tidak sama, walaupun itu dalam pekerjaan yang sama. Contohnya dalam pekerjaan memotong kain di perusahaan konveksi, walaupun  antara satu orang perempuan dan seorang  laki-laki sama-sama memotong kain, dan dalam waktu yang sama, namun gaji yang mereka dapat berbeda, dimana laki-laki diberi gaji Rp 20.000 dalam sehari jam kerja, namun pihak perempuan hanya digaji sebesar Rp 17.500.  Disinilah terjadi suatu kesenjangan antara laki dan perempuan yang harus dirubah, dan agar derajat antara laki-laki dan perempuan itu bisa setara.
            Keterwakilan perempuan di parlemen masih tergolong minim yaitu hanya sebesar 18,04% nilai ini masih jauh di bawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sekitar 30%, upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas kedudukan khususnya perempuan masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dan laki-laki diantaranya dalam bidang politik.


RUJUKAN
Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, 2000. Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan,
     Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Handayani,dkk. 2006. Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UMM 
     Press, Malang.


Ditulis oleh Reni Eka M, Ilmu Pemerintahan 2017

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar