Minggu, 07 Januari 2018

Islam dan Politik

Hasil gambar untuk islam dan politik


Kajian islam perihal religius dan politik, menjadi menarik setelah wafatnya nabi muhammad saw. mengingat beliau adalah utusan tuhan untuk memimpin agama, politik dan militer, yang merupakan faktor sentral dalam menjaga kesatuan umat muslim baik secara religius maupun politik.

sepeninggal muhammad permasalahan tentang bagaimana sistem memilih pemimpin, bagaimana sistem pemerintahan yang akan dianut, dan model negara seperti apa? itu menjadi banyak perdebatan didalam umat muslim. terbukti dengan tidak adanya cara yang konsisten dalam memilih 4 khalifah pasca wafatnya nabi muhammad.

Jadi, Nabi muhammad tidak memberikan petunjuk dalam memilih pemimpin, juga tidak menunjukkan preferensinya soal negara (al-quran juga tidak secara jelas menetapkan bentuk negara). Beberapa waktu setelah pemimpin besar meninggal, terjadi 4 model suksesi terhadap khalifah yang ditunjuk menjadi penerusnya; yaitu pemilihan terbatas (Abu  Bakar), pencalonan oleh khalifah (umar), musyawarah (utsman), dan kudeta (ali). ketidakjelasan dalam soal bagaimana memilih pemimpin tersebut juga membuat perpecahan antara umat muslim menjadi syuni dan syiah.

Pertanyaan saya sebagai orang yang kurang belajar adalah mau menggunakan model yang seperti apa jika sistem islam diterapkan di indonesia. akan menerapkan model kenegaraan yang bagaimana? jika ingin mengganti bendera merah putih dengan menambahkan sedikit tulisan suci, tolong jelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem pemerintahan dan model negara yang akan diterapkan. logikanya begini jendral besar umat islam saja tidak memberikan preferensinya kepada umat islam terhadap masalah kepemimpinan dan pemerintahan. Kitab suci al-quran juga tidak jelas menetapkan bagaimana bentuk negara; hukum islam harus tetap merujuk kepada Al-quran dan hadits. Lalu, para pelopor negara khilafah mau merujuk kepada siapa soal Negara islam? mau merujuk kepada Siapa soal khalifah besar? pengkajian secara mendalam juga masih sangat diperlukan agar hukum yang akan diterapkan tidak menyimpang dari al-quran maupun hadits.

Ditulis oleh Alif Perdana, Ilmu Politik 2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar