Senin, 18 Desember 2017

Korupsi Estafet oleh Pemimpin Daerah Bengkulu


Oleh 
Pertri Maryati 

Korupsi siapa yang tidak pernah mendengar kata ini ditengah masyarakat Indonesia, sepertinya tidak ada yang belum mendengar kata korupsi. Bahkan masyarakat Indonesia seakan sudah kenyang dengan kata yang satu ini. Bukan hanya orang yang aktif dalam politik, bahkan anak dibawah umur pun telah banyak mendengarnya. Hal ini dikarenakan sangat banyak berita mengenai para koruptor yang bertebaran di media sosial, sehingga mudah diakses oleh siapa pun termasuk anak-anak. Sangat disayangkan walaupun kata ini sudah tidak asing terdengar, tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi deng


Korupsi siapa yang tidak pernah mendengar kata ini ditengah masyarakat Indonesia, sepertinya tidak ada yang belum mendengar kata korupsi. Bahkan masyarakat Indonesia seakan sudah kenyang dengan kata yang satu ini. Bukan hanya orang yang aktif dalam politik, bahkan anak dibawah umur pun telah banyak mendengarnya. Hal ini dikarenakan sangat banyak berita mengenai para koruptor yang bertebaran di media sosial, sehingga mudah diakses oleh siapa pun termasuk anak-anak. Sangat disayangkan walaupun kata ini sudah tidak asing terdengar, tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi dengan menyalagunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada pelaku korupsi serta tindakan yang dapat merugikan orang lain dan membuat untung bagi pelaku korupsi. Dengan kata lain, bukan hanya uang saja yang dapat di korupsi namun bisa saja yang hal yang lainnya seperti, waktu, makanan, barang, pekerjaan, pelagiat (mengakui karya orang lain  sebagai karya pribadi), dan masih banyak lagi. Sebagai contoh korupsi waktu, salah satu dari kita pasti pernah datang terlambat dalam acara dengan sengaja atau tidak, secara tidak langsung sebenarnya kita telah korupsi waktu karena telah menyalagunakan waktu untuk kepentingan pribadi dan membiarkan orang lain menunggu sehingga membuat acara diundur atau dibatalkan. Hal ini tentu saja merugikan  banyak oran. Selain korupsi waktu, masi ada juga contoh koroupsi hal lainnya yang sangat sering kali terjadi dikehidupan masyarakat Indonesia, yaitu koropsi makanan. Contohnya makanan, diantara kita pasti pernah diberi makanan oleh ibu kita yang seharusnya dimakan bersama saudara kita, namun karena lapar makanan tersebut dimakana sendiri. Pasti banyak diantara kita yang tidak menyadari bawasannya kita sedang korupsi dengan mementingkan ego pribadi dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain kepada kita untuk membagikan makanan itu kepada orang lain. Berdasarkan contoh diatas sebenarnya tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak pernah melakukan tindak korupsi. Karena pada hakikatnya, contoh yang disebutkan diatas pasti pernah kita lakukan baik kita mengetahui atau tidak mengetahuinya.
Korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya bagi mereka yang memiliki kedudukan. Hal tersebut dibuktikan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang semakin membabi buta. Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu secara estafet dari  pemerintahan Agusrin Maryono Najamudin masa jabatan 2006-2012, selanjutnya menyusul Junaidi Hamzah masa jabatan 2005-2015, kemudian baru-baru ini Ridwan Mukti juga melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan secara estafet ini seakan sudah menjadi kegiatan yang rutin bagi gubernur Bengkulu. Pasalnya bukan menjadi berkurang, namun malah bertambah banyak saja pelaku tindak korupsi oleh pemerintah Bengkulu ini.
Enam bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Juni, gubernur provinsi Bengkulu Ridwan Kamil beserta istrinya,  Lily  Martiani Maddari tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap dari Jhoni Wijaya (Dirut PT SMS)  terkait peningkatan jalan di kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan bukti suap sebesar 1, 2 milyar Rupiah.  Dari total uang yang dijanjikan oleh pemberi suap Jhoni Wijaya sebesar  4,7 milyar Rupiah. Selain Ridwan dan istrinya, KPK juga menangkap Bos Pt Satika Mitra Sarana Yakni Jhoni Wijaya selaku pemberi suap dan Riko Dian Sari selaku bendahara di Partai Golkar Bengkulu yang juga diduga membantu transaksi uang  untuk suap
Ridwan Mukti bukanlah gubernur Bengkulu pertama yang tertangkap KPK, karena sebelumnnya Agusrin Maryono Najamudin juga pernah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada masa jabatannya yakni pada tahun 2005-2012 terkait tindak pidana korupsi dana pajak bumi dan serta bea perolehan hak atas tanah pada tahun anggaran 2006. Walaupun tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Bengkulu ini sangatlah berat, tetapi hukum yang ada di Indonesia belumlah baik, karena pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Membebaskan Agusrin dari Dakwaan Tindak pidana korupsi. Mejelis hakim saat itu menyatakan bahwa Agusrin tidak melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sudah jelas bukti yang menyatakan bahwa Agusrin terlibat tindak pidana korupsi.
setelah Agusrin diberhentikan, kedudukannya sebagai Gubernur provinsi Bengkulu digantikan oleh wakil Gubernur Bengkulu yakni, Junaidi Hamzah pada tahun 2012. Setelah menginjak tahun ke-3,  hal tersebut terulang lagi. Gubernur Bengkulu terlibat kasus tindak pidana korupsi, Junaidi Hamzah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus, Bengkulu oleh Derektorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri.
Bukan hukum yang masih lemah, namun para penegak hukumlah yang masih belum bisa bertindak adil. Para penegak hukum harusnya hanya takut pada hukum bukan pada uang yang dijanjikan oleh para koruptor. Hal inilah yang menyebabkan korupsi menjadi budaya di Indonesia ini, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi di lembaga pemerintahan, khususnya tindak korupsi secara estafet oleh Gubernur Bengkulu. Demi tercapainya kekayaan yang melimpah,  siapa pun bisa disuap termasuk para penegak hukum.
Dampak dari tindak pidana korupsi ini bukan saja merugikan masyarakat Bengkulu namun juga membuat masyarakat kecewa serta meragukan kedudukan Gubernur selanjutnya dan justru akan membuat masyrakat tidak percaya lagi dengan kinerja para pemerintah. Pasalnya korupsi yang dilakukan para Gubernur di Bengkulu ini bukanlah sekali namun telah terjadi tiga kali secara estafet.
Kesejahteraan harusnya milik masyarakat Indonesia bukan hanya milik mereka yang memiliki akses kekuasaan. Merdeka katanya tapi tidak bagi masyarakat Indonesia. Kaya katanya, tapi tidak bagi mereka yang dirampas haknya. Pintar katanya, tapi tidak kenyataannya. Ingin masyarakat merasakaan sehat tapi i fasilitas kesehatannya justru digunakan dengan kepentingan mereka. Pemerintah hanya menjadikan jabatannya sebagai alat untuk bisa menjadi koruptor yang terkenal karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu dan empati terhadap masyarakat yang seharusanya mendapatkan haknya namun justru dirampas oleh para koruptor.

an menyalagunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada pelaku korupsi serta tindakan yang dapat merugikan orang lain dan membuat untung bagi pelaku korupsi. Dengan kata lain, bukan hanya uang saja yang dapat di korupsi namun bisa saja yang hal yang lainnya seperti, waktu, makanan, barang, pekerjaan, pelagiat (mengakui karya orang lain  sebagai karya pribadi), dan masih banyak lagi. Sebagai contoh korupsi waktu, salah satu dari kita pasti pernah datang terlambat dalam acara dengan sengaja atau tidak, secara tidak langsung sebenarnya kita telah korupsi waktu karena telah menyalagunakan waktu untuk kepentingan pribadi dan membiarkan orang lain menunggu sehingga membuat acara diundur atau dibatalkan. Hal ini tentu saja merugikan  banyak oran. Selain korupsi waktu, masi ada juga contoh koroupsi hal lainnya yang sangat sering kali terjadi dikehidupan masyarakat Indonesia, yaitu koropsi makanan. Contohnya makanan, diantara kita pasti pernah diberi makanan oleh ibu kita yang seharusnya dimakan bersama saudara kita, namun karena lapar makanan tersebut dimakana sendiri. Pasti banyak diantara kita yang tidak menyadari bawasannya kita sedang korupsi dengan mementingkan ego pribadi dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain kepada kita untuk membagikan makanan itu kepada orang lain. Berdasarkan contoh diatas sebenarnya tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak pernah melakukan tindak korupsi. Karena pada hakikatnya, contoh yang disebutkan diatas pasti pernah kita lakukan baik kita mengetahui atau tidak mengetahuinya.
Korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya bagi mereka yang memiliki kedudukan. Hal tersebut dibuktikan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang semakin membabi buta. Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu secara estafet dari  pemerintahan Agusrin Maryono Najamudin masa jabatan 2006-2012, selanjutnya menyusul Junaidi Hamzah masa jabatan 2005-2015, kemudian baru-baru ini Ridwan Mukti juga melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan secara estafet ini seakan sudah menjadi kegiatan yang rutin bagi gubernur Bengkulu. Pasalnya bukan menjadi berkurang, namun malah bertambah banyak saja pelaku tindak korupsi oleh pemerintah Bengkulu ini.
Enam bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Juni, gubernur provinsi Bengkulu Ridwan Kamil beserta istrinya,  Lily  Martiani Maddari tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap dari Jhoni Wijaya (Dirut PT SMS)  terkait peningkatan jalan di kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan bukti suap sebesar 1, 2 milyar Rupiah.  Dari total uang yang dijanjikan oleh pemberi suap Jhoni Wijaya sebesar  4,7 milyar Rupiah. Selain Ridwan dan istrinya, KPK juga menangkap Bos Pt Satika Mitra Sarana Yakni Jhoni Wijaya selaku pemberi suap dan Riko Dian Sari selaku bendahara di Partai Golkar Bengkulu yang juga diduga membantu transaksi uang  untuk suap
Ridwan Mukti bukanlah gubernur Bengkulu pertama yang tertangkap KPK, karena sebelumnnya Agusrin Maryono Najamudin juga pernah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada masa jabatannya yakni pada tahun 2005-2012 terkait tindak pidana korupsi dana pajak bumi dan serta bea perolehan hak atas tanah pada tahun anggaran 2006. Walaupun tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Bengkulu ini sangatlah berat, tetapi hukum yang ada di Indonesia belumlah baik, karena pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Membebaskan Agusrin dari Dakwaan Tindak pidana korupsi. Mejelis hakim saat itu menyatakan bahwa Agusrin tidak melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sudah jelas bukti yang menyatakan bahwa Agusrin terlibat tindak pidana korupsi.
setelah Agusrin diberhentikan, kedudukannya sebagai Gubernur provinsi Bengkulu digantikan oleh wakil Gubernur Bengkulu yakni, Junaidi Hamzah pada tahun 2012. Setelah menginjak tahun ke-3,  hal tersebut terulang lagi. Gubernur Bengkulu terlibat kasus tindak pidana korupsi, Junaidi Hamzah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus, Bengkulu oleh Derektorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri.
Bukan hukum yang masih lemah, namun para penegak hukumlah yang masih belum bisa bertindak adil. Para penegak hukum harusnya hanya takut pada hukum bukan pada uang yang dijanjikan oleh para koruptor. Hal inilah yang menyebabkan korupsi menjadi budaya di Indonesia ini, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi di lembaga pemerintahan, khususnya tindak korupsi secara estafet oleh Gubernur Bengkulu. Demi tercapainya kekayaan yang melimpah,  siapa pun bisa disuap termasuk para penegak hukum.
Dampak dari tindak pidana korupsi ini bukan saja merugikan masyarakat Bengkulu namun juga membuat masyarakat kecewa serta meragukan kedudukan Gubernur selanjutnya dan justru akan membuat masyrakat tidak percaya lagi dengan kinerja para pemerintah. Pasalnya korupsi yang dilakukan para Gubernur di Bengkulu ini bukanlah sekali namun telah terjadi tiga kali secara estafet.
Kesejahteraan harusnya milik masyarakat Indonesia bukan hanya milik mereka yang memiliki akses kekuasaan. Merdeka katanya tapi tidak bagi masyarakat Indonesia. Kaya katanya, tapi tidak bagi mereka yang dirampas haknya. Pintar katanya, tapi tidak kenyataannya. Ingin masyarakat merasakaan sehat tapi i fasilitas kesehatannya justru digunakan dengan kepentingan mereka. Pemerintah hanya menjadikan jabatannya sebagai alat untuk bisa menjadi koruptor yang terkenal karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu dan empati terhadap masyarakat yang seharusanya mendapatkan haknya namun justru dirampas oleh para koruptor. 

Penulis merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya angkatan 2017.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar