Kamis, 16 November 2017

Framing Media Oleh Negara dalam Mengkonstruksi Wacana Pembangunan Berkelanjutan

Oleh Alif Perdana 

Pembangunan berkelanjutan mulai menjadi wacana global yang tengah dipersiapkan oleh seluruh Negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dari segi historis, tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Developments Goals) (SDGs) adalah rencana tindak lanjut dari Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium), yang mempedomani upaya pembangunan global selama periode tahun 2000-2015[1]. Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015[2]. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, sosial, politik maupun budaya pada 2015. Indonesia dirasa berhasil mencapai tujuan mdgs; Indonesia mampu menerapkan pendidikan 9 tahun pada tahun 2011. Pada kurun waktu itu Indonesia juga berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam rangka kesetaraan gender. Atas tercapainya beberapa tujuan mdgs, Indonesia mulai melaksanakan Sdgs pada tahun 2016-2030.
            Pada masa pemerintahan jokowi Indonesia terfokus pada pembangunan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan ini terbukti dengan banyaknya investor yang masuk kedalam negeri, guna mendanai proyek pembangunan tersebut. pembangunan ini meliputi proyek industry; PT Semen Indonesia. Pembangunan infrastruktur Negara seperti proyek trans Papua, Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Belum lagi industrilisasi yang semakin parah;  berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pemabangunan Jangka Menengah Nasonal (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri, melalui strategi pembangunan 14 kawasan industri (KI) diluar pulau Jawa dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).  Kita melihat bahwa wacana pembangunan dalam era pemerintahan sekarang sangat gencar terhadap pembangunan. Dalam perspektif wacana pembangunan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan Modernisasi dan ketergantungan.
            Dalam perspektif pendekatan Ketergantungan, pembangunan ekonomi model global—SDGs; sangat tidak relevan diterapkan di Negara dunia ketiga. Sejumlah dampak merugikan mulai muncul seiring diterapkannya model pembangunan ekonomi yang berlandaskan ekonomi global[3]. Di setiap Negara yang menerapkan model pembangunan ekonomi Global memang mengalami dampak kerusakan atau masalah yang berbeda-beda, akan tetapi secara kesuluruhan korban utamanya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam[4]. Diterapkannya Sdgs membuat program maupun kebijakan yang dibuat oleh Negara menjadi berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan, tanpa menimbang kembali dampak bagi masyarakat maupun lingkungan.
            Proses membangun wacana pembangunan berkelanjutan, Negara menggunakan Media konvensional sebagai tangan besi dalam mengkonstruk wacana pembangunan berkelanjutan. Media konvensional membuat kebenaran menjadi bias—media konvensional membelokkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya dampak yang di timbulkan oleh pembangunan berkelanjutan. Keberpihakan media terhadap Negara menyebabkan media tidak lagi berpijak terhadap kepentingan masyarakat. Mengikuti propaganda model Noam Chomsky—bisa menjadikan media dengan sempurna menjelma sebagai alat tunggangan politik dan mesin propaganda yang gigih[5]. Media hanya memberitakan dampak positif dari pembangunan; isu kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembuatan trans Papua, Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Mengurangi pengangguran dengan mempercepat industrialisasi dan sebagainya.
             Pembelokan kebenaran terhadap apa yang sesungguhnya terjadi terhadap pembangunan berkelanjutan juga menyebabkan permasalahan pembangunan hanya sebatas bagaimana mengatasi dan meminimalisir dampak dari pembangunan itu sendiri. Pembelokan ini menyebabkan munculnya jargon-jargon pembangunan berkelanjutan seperti go green, save earth, green economy, save water etc. Padahal yang sebenarnya dihadapi oleh Negara Indonesia adalah kerusakan ekologi—pembangunanlah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.  
            Media konvensional pada hari ini sangat kooperatif dengan pemerintah: media konvesional menjadi alat membangun wacana pembangunan berkelanjutan. Wacana yang dibangun adalah bagaimana dengan jargon earth day seolah-olah Bumi dalam keadaan baik-baik saja. Apakah dengan kita menggalakkan jargon save water secara sendirinya air bumi kita akan meregenerasi diri mereka sendiri. Bagaimana bisa jargon go green bisa membuat proses pembangunan itu sendiri menjadi tidak merusak lingkungan? Jargon-jargon ceremonial ini hanya membuat masyarakat berpaling dan lupa akan dampak yang mengancam lingkungan itu sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, disinilah peran Negara dalam memanfaatkan media dalam program pembangunan berkelanjutan. Kita dihadapkan dengan masalah ”bagaimana membuat solusi dan alternatif agar pembangunan ini bisa ramah terhadap lingkungan”—dengan membuat masyarakat sibuk mencari cara agar pembangunan berkelanjutan semakin adaptif terhadap ekologi, dengan melupakan  akar masalah—pembangunan.
            Perspektif ini membuat masyarakat semakin jauh terhadap apa yang menjadi akar permasalahan. Media seakan mengkhianati prinsip profesionalitas mereka sebagai lembaga independen. Ketika media sudah tidak lagi independen media tidak akan lagi berpihak terhadap masyarakat; dalam konteks pembangunan berkelanjutan media tidak lagi menjadi lembaga yang netral—wacana yang dibangun adalah membantu keberlanjutan proses pembangunan. Media online Kompas.com memberitakan bagaimana Jokowi sukses dalam membangun infrastruktur Negara Indonesia, berita ini dimuat dalam berita online harian Kompas dengan judul “Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK” pada tanggal 16/08/2016 oleh Fabian Januarius Kuwado. Dalam berita tersebut Januarius Kuwando menuliskan “Seakan tak mau ingkar janji, Jokowi membeberkan sejumlah infrastruktur yang dibangun di dua tahun masa pemerintahannya. Infrastruktur digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi”[6]. Dalam hal ini Pemerintah jokowi seakan-akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan program pembangunannya. Lingkungan memiliki rasionalitas yang berbeda: ia menyadarkan kita bahwa efisiensi dari aktivitas ekonomi adalah terbatas dan tergantung kepada kondisi-kondisi yang berada diluar ekonomi itu sendiri[7]. Dalam hal ini lingkungan mempunyai realisme tersendiri bahwa lingkungan adalah hal yang diluar kalkulasi ekonomi. Ekonomi tidak bisa memperhitungkan bagaimana kerusakan yang akan dialami oleh lingkungan. Lingkungan seakan tidak ada batasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan adalah hal yang fatal.
            Pembangunan berkelanjutan sangatlah kontradiktif terhadap lingkungan jika dihadapkan dengan lingkungan. Kita harus melihat lebi jauh apa sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari pembangunan. Apakah benar pembangunan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat dengan mempercepat industrialisasi? Bukankah proses industralisasi semakin memperburuk perekonomian rakyat yang mana dari agraris menjadi industrialis—pencaplokan tanah agraria dan digantikan pabrik-pabrik. Apakah dengan membuat proyem pembangunan jalan trans Papua, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, serta Sumatra dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bukankah pembangunan jalan itu juga mecaplok lahan petani; lahan pertain Nganjuk masuk dalam area pembangunan jalan tol. Pembangunan PT. Semen Indonesia juga memakan lahan petani di Kendeng dan Rembang. Banyak petani kehilangan lahan produksi mereka dan dipaksa untuk menjadi buruh pabrik-pabrik kaum kaptalis.
            Media yang seharusnya menjadi anjing penjaga terhadap kuasa Negara, sangat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Penunggangan media oleh Negara menyebabkan orientasi fungsi media berubah: yang seharusnya berperan dalam memberikan informasi yang riil dan benar sesuai realitas, mejadi sesuai kepentingan Negara. Pembangunan juga mempunyai batas dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, lingkungan adalah batas yang riil dari pembangunan itu sendiri. Merespon media konvesional yang semakin jauh terhadap masyarakat diperlukan sebuah media alternatif—media yang benar-benar berpihak terhadap masyarakat. Media alternatif ini diharapkan mampu meluruskan realitas serta memberikan kebenaraan yang riil. Media konvensional, alat Negara dalam mempertahankan kekuasaan. Mana yang boleh diberitakan, mana yang tidak boleh. Apa yang sesungguhnya terjadi? Siapa mempengaruhi siapa? Siapa mendapatkan apa? Semua itu adalah kuasa Negara terhadap media dalam mengkontrol dan mengkonstruksi wacana.


 Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya angkatan 2016.











        DAFTAR PUSTAKA:
Arief, Yovantara dan Wisnu Prasetya Utomo. 2015. ORDE MEDIA Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru. Yogyakarta. INSISTPress dan Remotivi. Hlm: 51
Gorz, Andre. 2011. Anarki Kapitalisme. Yogyakarta. Resist Book. Hlm: i
Kuwado, Fabian Januarius. 2016. Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK. (online). 
Tyass, asrikude. 2015. MAKALAH Millenium Devolepment Goals (MDGs). (online). https://asrikudetyass.wordpress.com/2015/03/23/makalah-millenium-devolepment-goals-mdgs/. pada 18 agustus




[2]asrikudetyass. 2015. MAKALAH Millenium Devolepment Goals (MDGs). (online). https://asrikudetyass.wordpress.com/2015/03/23/makalah-millenium-devolepment-goals-mdgs/. pada 18 agustus
[3] Andre gorz. 2011. Anarki Kapitalisme. Yogyakarta. Resist Book. Hlm: i
[4] Ibid. Andre Gorz. Hlm: ii
[5] Yovantara Arief dan Wisnu Prasetya Utomo. 2015. ORDE MEDIA Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru. Yogyakarta. INSISTPress dan Remotivi. Hlm: 51
[6] Fabian Januarius Kuwado. 2016. Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK. (online). http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk. Pada tanggal 25 September 2017.
[7] Opcit. Andre gorz. 2011. Anarki Kapitalisme. Hal: 23

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar