Kamis, 23 November 2017

Cyberspace : Ruang Publik dan Konstruksi Politik



oleh:Novita Kristiani, Eka Arianto, dan Tuhfatul Maula


Perkembangan Media
 “Sebagai bagian integral dalam masyarakat, bangsa dan negara yang sedang berkembang, maka pers memiliki peranan penting dalam membantu mengelola bangsa ini dengan semua kerumitannya melalui diseminasi berita, opini, ide, harapan ke masyarakat….. Media dalam konteks ini telah memainkan peran membantu membangun dan melestarikan kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa” (Cargo, 1999)
Setidaknya kutipan pidato Presiden Suharto pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 1989 menjadi peringatan bahwa pers yang dalam dewasa ini media menjadi sesuatu hal yang penting atau diperhitungkan bahkan dijadikan salah satu pilar demokrasi. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin modern didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin tidak bisa dibatasi. Media massa saat ini tidak hanya berbentuk cetak namun juga dikonvergensi melalui media digital atau media online bahkan diperjelas dengan kehadiran media sosial. Seluruh informasi dapat diterima oleh masyarakat melalui media sosial tersebut. Selain itu ditambah dengan sistem demokrasi yang menganggap bahwa salah satu upaya merepresentasikan demokrasi melalui media. Merambahnya media sosial masyarakat dapat dengan mudah dan tanpa batas menyuarakan aspirasinya. Seluruh orang berlomba untuk memberikan gagasan-gagasannya di akun media sosialnya.
Perkembangan media sosial yaitu mulai dari facebook, twitter, instagram, bahkan youtube telah menyita banyak perhatian masyarakat dan telah menjadikan ruang bagi penggunanya. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak perubahan, terutama perubahan pola pikir. Dengan beragamnya informasi yang ada di media sosial masyarakat akan lebih terbuka pola pikirnya dan peka terhadap permasalahan sosial dilingkungannya.
Pasca reformasi tumbuh banyak media di Indonesia, tidak hanya media konvensional tetapi juga banyak media-media alternatif. Berbeda dengan media konvensional, media alternatif lebih menyuguhkan dari banyak sudut pandang dan tidak membosankan layaknya media konvensional. Pertama, media alternatif merupakan media yang tidak mempermasalahkan masalah keuangan karena mereka tidak memiliki badan hukum tidak seperti media konvensional yang berbadan hukum dan tentunya tulisan yang disajikan tentu penuh pertimbangan bergantung dengan sponsor dan masalah keuangan sehingga, banyak mendefinisikan media alternatif ini non-komersial. Kedua, sudut pandang yang diambil media alternatif lebih luas atau bebas, menuliskan segala macam isu atau permasalahan karena tidak ada yang mengikat dari media alternatif. 
Banyaknya media alternatif dewasa ini justru banyak dipertanyakan, tidak semua tulisan yang ada di media alternatif itu sesuai dengan realita, karena belum tentu belum ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Hal tersebut berbeda dengan media konvesional yang wartawan atau penulis tentu paham tentang kaidah-kaidah jurnalistik bahkan memang mereka dilatih. Sehingga, dengan kata lain banyaknya informasi yang ada saat ini belum tentu kebenarannya atau hoax.
Media dan Ruang Publik                                                                                                                
Ruang publik diperkenalkan pertama kali oleh Jurgen Habermas. Ruang publik oleh Habermas dikonotasikan sebagai tempat berdialektika setiap orang dalam forum (formal maupun informal) tersebut mengenai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Awalnya ruang publik berupa tempat pertemuan, diskusi (coffee house di Inggris atau saloon di Perancis). (Eriyanto, 2008) Ruang publik merupakan sarana menyemai nilai-nilai demokrasi, yaitu deliberatif dengan proses dialektis tanpa adanya tekanan penguasa. Era millennial juga mempengaruhi terbentuknya ruang-ruang publik baru, yaitu media. Seperti yang kita ketahui bahwa media menyajikan berbagai informasi, sehingga memungkinkan kita mengetahui berbagai peritiwa. Terlebih lagi, media juga berperan sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. Media dalam konteks ruang publik berhasil menjadi alternatif baru sebagai sarana pendidikan politik dan ruang dialektika. Perkembangan teknologi dan informasi juga mempengaruhi arah gerak media sebagai ruang publik karena menyempitkan ruang waktu dan jarak. Sehingga media berhasil mengapus keterbatasan-keterbatasan ruang publik (warung kopi, dll), yaitu hilangnya batas-batas kita untuk berdialektika. Misalnya, dengan adanya media, masyarakat dapat berkomunikasi antar daerah, pulau bahkan antar negara. Artinya, bahwa dengan adanya media masyarakat lebih leluasa mengemukakan tanggapannya mengenai peristiwa yang terjadi diluar, sehingga masyarakat dapat menjadi demos seutuhnya. Internet merupakan cikal bakal terbentuknya ruang tersebut yang dinamakan Cyberspace.
Media selalu berkaitan dengan publik, karena media selalu menyuarakan kepentingan publik. Sebagai ruang publik media memberikan ruang bagi masyarakat didalam untuk berdiskusi dengan berbagai permasalahan sosial yang ada secara bebas. Peran ruang publik ini hadir jika terdapat pluralitas pendapat masyarakat, berarti media mengangkat berbagai persoalan kelompok sosial, ekonomi, budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bukan kepentingan kekuatan politik tertentu atau ekonomi tertentu. Media sebagai ruang publik tidak akan hadir di negara yang dipimpin oleh negara otoriter, karena penguasa menentukan apa yang ada didalam media. Hal ini tentunya juga tidak hanya menjadi ancaman bagi negara otoriter tetapi juga terjadi di negara maju, karena media tidak bisa berfungsi sebagai ruang publik tetapi digantikan oleh kekuatan ekonomi. Permasalahan ekonomi seperti kepemilikan sebuah media oleh konglomerat yang akan digunakan sebagai kepentingannya yaitu bisnis, sehingga media tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ruang publik karena terbentur oleh motif ekonomi dan bisnis.
Media dan Konstruksi Politik
Angka penetrasi Internet di Indonesia mengalami kenaikan signifikan yang semula hanya 28 persen pada tahun 2013, dan tahun 2014 silam mencapai 34 persen menurut data dari APJII (Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia). (Raharjo, 2016) maka diperkirakan kenaikan pengguna internet akan terus meningkat pada tahun berikutnya mengingat semakin terintegrasi dan intens internet dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari. Sehingga menempatkan Indonesia sebagaithe social media capital of the world’. Ini berarti masyarakat Indonesia mayoritas melek informasi.
Tetapi Realitasnya dewasa ini media dijadikan ruang dan alat baru untuk mencapai berbagai kepentingan, termasuk kepentingan elit politik. Masyarakat yang melek informasi belum tentu melek isu politik. Celah inilah yang dimanfaatkan para elitis untuk mendengungkan berita berita Hoax. Berdasarkan data BPS, pada 2016 populasi penduduk Indonesia didominasi kelompok umur produktif 15-34 tahun. (Raharjo, 2016) Pemuda dalam hal ini menjadi konsumen terbesar internet. Adapun aktivitas penggunaan internet bagi kelas menengah Indonesia didominasi kebutuhan leisure and pleasure seperti halnya sosialisasi (71 persen), informasi (65,3 persen), mengikuti perkembangan zaman 51,2 persen), dan bersenang-senang (32,6 persen) (APJII, 2015: 30). (Raharjo, 2016) Pemuda  seharusnya melek terhadap isu-isu politik karena kemudahan teknologi dan informasi. Maka pemuda sebagai agen of change harus bisa menyadarkan masyarakat sekitarnya. Namun, pemuda masa kini sebagai pengguna media sosial di Indonesia mayoritas didominasi atas motif leisure and pleasure. Selain itu dari pernyataan dan data diatas dapat dismpulkan bahwa penggunaan internet sekarang ini hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan zaman. Sedangkan bila ditelaah lagi media seharusnya menjadi ruang radikalisasi pemikiran terhadap permasalahan sekitar.
Sebagai contoh banyak kader-kader pergerakan baik itu PMII, HMI, GMNI, PMKRI, dll melakukan penyadaran terhadap masyarakat untuk meradikalisasi pemikiran-pemikirannya terutama pemuda. Pola penyadaran mereka dilaksanakan dengan menggunakan media sosial secara masif untuk melancarkan pesan berantai mengenai informasi aksi maupun diskusi. Dengan beragamnya ideologi yang melatarbelakanginya, maka ketika ada sebuah isu di media sosial secara masif ada dialektika menanggapinya. Ditambah lagi dengan adanya blog dan website setiap organisasi tersebut, maka akan lebih terbuka lagi pola pola dialektika dalam ruang publik berupa cyberspace itu.
Dari pernyataan diatas fungsi media masa khususnya media sosial sebagai cyberspace belum terrealisasi, karena tidak ada proses dialektis didalamnya. Aktivitas masyarakat khususnya pemuda di internet hanya sebatas leisure dan pleasure. Pemuda Indonesia belum bisa menggunakan media sosial sebagai sarana diskusi mengenai isu di sekitarnya. Maka, perlu adanya transformasi aktivitas internet untuk lebih produktif dan kritis dalam menggunakan internenet.




 Penulis merupakan  mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya 2015 dan 2016.

 

Daftar Pustaka


Cargo, M. (1999). Media and Democration Transtitions in Southeast Asia . Democracy in The third World:What Should Be Done (hal. 131). Mannheim: ECPR Joint Sessions.
Eriyanto. (2008). Konsentrasi Kepemilikan Media dan Ancaman Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 121.
Raharjo, W. (2016). CYBERSPACE, Internet dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar