Sabtu, 15 April 2017

PMII vis-à-vis Orde Infrastrukturalisme[1]

Oleh : Erry Ike Setiawan
           
Tulisan ini saya buat dalam rangka memperingati hari lahirnya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke-57. Sejak berdirinya, pada tahun 1960, PMII merupakan organisasi yang prakarsai oleh kaum nahdliyin Nahdhatul Ulama (NU), terutama kaum intelektual, untuk membentuk suatu organisasi yang menaungi kaum nahdliyin dalam mengawal roda pemerintahan Indonesia. Sebelum lahirnya PMII, para kaum intelektual nahdliyin NU masih tergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa Islam pertama saat itu. Pada masa Orde Lama, tepatnya dalam jangka tahun 1952-1955, mulai banyak bermunculan partai-partai dalam gelanggang perpolitikan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Kemunculan partai-partai ini mengindikasikan kemunculan organisasi-organisasi yang masuk dalam dunia universitas. Menurut Fancois Raillon, sejak tahun 1955, dengan bertambahnya jumlah mahasiswa serta momentum pesta demokrasi pertama di Indonesia—Pemilu 1955—banyak partai yang marak mendirikan sebuah organisasi di tataran universitas. Inilah yang menyebabkan berdirinya organisasi-organisasi mahasiswa yang berada di area universitas yang menjadi underbouw atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Oleh karena itu, kampus mengalami perubahan kehidupan yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam gelanggang perpolitikan berubah menjadi kampus yang mengorganisir massa akibat terpolitisir.[2] Kemunculan organisasi-organisasi mahasiswa pun tidak bisa dihindarkan karena saat itu kancah perpolitikan Indonesia sangat tinggi dan menuntut sebuah organisasi massa untuk memenangkan salah satu pihak partai politik terutama dalam kehidupan kampus.
            Semenjak kancah perpolitikan Indonesia mulai ramai, dalam rentan tahun 1952-1955, warga NU yang yang saat itu masih tergabung dalam partai Masyumi sebagai kendaraan politiknya, NU memutuskan untuk keluar dari partai tersebut. NU pun mendeklarasikan diri sebagai partai politik sendiri dan NU menjadi partai yang membawa label agama setelah partai Masyumi. Sejak deklarasi NU sebagai partai politik, warga nahdliyin mulai membuat sebuah organisasi sebagai basis massa mereka dalam gelenggang perpolitikan Indonesia. Dalam pesta demokrasi pertama Indonesia dimulai, NU telah memiliki organisasi massa seperti GP Anshor yang sebagian besar menanungi kaum pemuda NU, Muslimat NU sebagai basis massa kaum perempuan, dan Pertanu sebagai organisasi yang mengorganisir kaum petani NU. Tiga tahun berikutnya, muncul organisasi-organisasi baru yang menjadi organisasi badan otonom dalam partai tersebut. Seperti halnya kemunculan Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia), Ikabepi (Ikatan Bekas Pejuang Islam), IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama), dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama).[3] Pada masa itu, NU masih belum memiliki sebuah organisasi yang mewadahi para mahasiswa NU yang berada di tataran universitas. Sebagian besar mahasiswa NU masih masuk dalam organisasi Islam yang berafiliasi dengan partai Masyumi. Sehingga kaum nahdliyin NU masih belum tergabung dan membuat sebuah organisasi yang dinaungi oleh partai NU itu sendiri.
            Sejak munculnya wacana untuk membentuk organisasi mahasiswa nahdliyin NU, NU sudah memiliki organisasi-organisasi lokal yang mewadahi mahasiswa yang berideologi Ahlusunnah Wal Jama’ah (Aswaja). Diantaranya adalah Ikatan Mahasiswa Nahdhatul Ulama (IMANU) yang berdiri pada Desember 1955 di Jakarta, Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) di Surakarta yang berdiri pada tahun yang sama, dan Persatuan Mahasiswa Nahdhatul Ulama (PMNU) di Bandung. Selain organisasi-organisasi tersebut, kaum mahasiswa nahdhliyin ada juga yang masih tergabung dalam organisasi IPNU.[4] Melihat kondisi didalam organisasi tersebut terlalu banyak mahasiswa yang menjadi anggota IPNU, menjadi faktor dari lahirnya PMII itu sendiri. Adanya kebutuhan yang berbeda antara mahasiswa dan pelajar, membuat para mahasiswa nahdhliyin tergerak untuk membentuk organisasi tersendiri. Kebutuhan yang dirasakan NU sebagai partai politik, membuat PMII menjadi wadah sebagai proses pengembangan mahasiswa dan menumbuhkan kader yang berintelektual tinggi untuk meneruskan perjuangan partai. Oleh karena itu, dalam pendiriannya PMII dimaksudkan untuk memperkuat basis NU sebagai partai politik yang disisi lain juga didasarkan pada proses kaderasasi kader muda NU sebagai wadah gerakan dan aktivitas untuk menunjang gerakan dan langkah partai. Alasan yang kedua munculnya PMII dirasa sangat diperlukan guna menjadi panglima politik dalam mengawal kebijakan pemerintahan Orde Lama dengan aktif. Dengan begitu, PMII sebagai organisasi badan otonom NU, harus berperan aktif dalam konstelasi politik saati itu.[5] Keinginan dan kebutuhan dari mahasiswa nahdliyin untuk mendirikan organisasi mahasiswa sendiri di tingkat universitas seluruh Indonesia pun terwujud. Tepat tanggal 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) resmi menjadi organisasi yang menaungi kaum mahasiswa nahdliyin NU. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, PMII mengalami pergantian statusnya dalam organisasi NU. Sejak diselenggarakannya deklarasi munarjati di Malang, PMII mendeklarasikan sebagai organisasi yang “independen”. PMII tidak ingin menjadi organisasi yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Perubahan status tersebut dilakukan agar organisasi ini tetap menjaga tradisi kritisnya dalam mengawal pemerintahan. Sejak NU mengundurkan diri dari gelanggang politik Indonesia, PMII mengadakan sebuah pertemuan untuk memikirkan kembali status organisasinya. NU dan PMII memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain, meskipun secara struktural mereka tidak menjadi badan otonom dalam NU, namun para kaum nahdliyin merasakan bahwa antara NU dan PMII memiliki kultur yang sama. Berawal dari persamaan kultur, PMII mendeklarasikan statusnya sebagai organisasi “interdepedensi”. Meskipun dalam perjalanannya PMII mengalami perubahan status organisasinya dengan NU, namun tidak menyurutkan marwah PMII untuk menjadi organisasi yang dibentuk sebagaimana cita-cita dan alasan berdirinya PMII.
            Dalam sejarah pendiriannya, PMII memang tidak bisa dilepaskan dari ideologi Ahlusunnah Wal Jama’ah (Aswaja) yang khas dengan NU. Bagi PMII, Aswaja merupakan sebuah landasan dalam metode berfikir (Manhaj Fikr) dan bergerak (Manhaj Harakah) untuk mengawal dan mengamati fenomena sosial dan politik di Indonesia. Keberadaan PMII sebagai organisasi mahasiswa nahdliyin NU, yang berlandaskan ideologi Aswaja, diharapkan mampu untuk berperan aktif menjadi organisasi panglima dalam barisan pertama untuk mengawal roda pemerintahan Indonesia sebagaimana cita-cita dan urgensi berdirinya PMII. Aswaja yang dijadikan ideologi organsasi PMII ini bukan berarti tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Aswaja merupakan gagasan ke-Islam-an yang sifatnya fleksibel dan dianggap selalu relevan dengan perkembangan zaman terutama dengan konteks Indonesia yang beragam dalam agama, etnis, ras, maupun budayanya. Aswaja yang dijadikan manhaj bagi PMII, ada beberapa nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai tersebut adalah Tawwasuth (Moderat), Tasammuh (Toleran), Tawwazun (Seimbang), dan Ta’addul (Adil). Dengan nilai-nilai tersebut, PMII dalam melakukan gerakan maupun dalam menganalisis suatu fenomena sosial, ekonomi, politik, bahkan agama, selalu didasari dengan nilai tersebut untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahetera dan makmur sebagaimana cita-cita dari pendiri negara Indonesia. Selain Aswaja, PMII juga memiliki Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang dipergunakan untuk landasan organisasi dalam bergerak. NDP merupakan suatu sublimasi dari nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an yang berdasarkan dengan ideologi Aswaja. Nilai-nilai yang terkadung didalam NDP itu sendiri antara lain Tauhid, Hablun minal AllahHablun mina an-annas, dan Hablun minal alam. Keempat nilai tersebut menjadi modal bagi PMII untuk selalu menyeimbangkan kehidupan dalam beragama, sosial, ekonomi, maupun dalam kancah politik. NDP yang dipahami PMII memiliki beberapa fungsi mulai dari refleksi, aksi, maupun idelogis. Dalam kerangka refleksi, NDP merupakan kerangka dalam bergerak baik dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan mencapai sebuah kebenaran yang ideal. Kedua, kerangka aksi. Dalam kerangka tersebut, NDP dijadikan landasan dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, analisis sosial. Berawal dari kerangka aksi, PMII mampu memberikan kebenaran yang faktual. Ketiga, kerangka ideologis. Kerangka ini merupakan rumusan yang nantinya mampu memberikan proses ideologisasi pada setiap kader maupun anggota dan memberikan ruang dialektika mengenai konsep dan realita yang mendorong progresivitas untuk merubah tatanan sosial masyarakat.[6] Aswaja dan NDP yang dipahami PMII sebagai manhaj sekaligus nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an yang tersublimasi dalam nilai-nilai pergerakan PMII menjadi sebuah landasan gerak yang berbasis teologis untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.
            Pada tahun yang ke 57 tahun ini, dengan diikuti kemajuan zaman dan teknologi, PMII harus selalu siap dalam menghadapi tantangan zaman. Sejak berdirinya sampai sekarang, PMII tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan sosial dan politik Indonesia. Perjalanan panjang PMII dari Orde Lama sampai Pasca Reformasi menjadi catatan penting bagi kader maupun anggota PMII untuk selalu mengawal dan menjaga stabilitas perpolitikan Indonesia. Perkembangan zaman yang selalu dinamis, membuat organisasi ini harus mengambil sikap dalam menanggapi isu-isu sosial dan politik Indonesia. Pada saat ini, PMII dihadapkan pada pemerintahan yang berorientasi pada ekonomi pembangunan. PMII berada ada posisi rezim yang selalu mengedepankan pembangunan infrastrukrur yang mana pembangunan tersebut selalu berorientasi pada relokasi lahan dan pembebasan lahan yang membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia. Rezim Jokowi memang tidak jauh berbeda dengan rezim Soeharto dalam roda pemerintahannya yang berorientasi pada ekonomi pembangunan. Hal ini seperti perkataan dari Nur Hidayat yang menilai strategi Jokowi membangun sebanyak-banyaknya infrastuktur mirip era kepemimpinan di Orde Baru. Hal ini dapat berdampak pada penumpukan utang luar negeri yang nantinya akan ditanggung oleh generasi selanjutnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.[7] Dengan dalih reforma agraria dan isu kesejahteraan, pemerintah ingin merubah tatanan masyarakat yang masih dibawah angka kemiskinan. Adanya pembangunan, dianggap mampu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Namun, melihat realitas yang ada malah menimbulkan benih-benih patologi sosial. Proses modernisasi menuntut pemerintah larut dalam sistem global yang mengkonstruk negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia, menjadi negara yang modern. Proses industrialiasasi menjadi tidak terhindarkan sehingga hal tersebut membawa dampak pada perubahan sosial-kultural masyarakat Indonesia yang awalnya bercorak agraria berubah menjadi industri. Dalam proses pembangunan, seringkali menimbulkan conflict of interest antara masyarakat dengan negara. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi PMII untuk mengawal dan membela masyarakat yang selalu tertindas akan keberadaan ekonomi pembangunan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang terpengaruhi oleh kebijakan Neo-liberalisme membuat masyarakat menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi sekarang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk menunjang jalannya perekonomian masyarakat. Dengan kebijakan pemerintah yang selalu mengedepankan pada rent-seeking dan menihilkan masyarakat membuat mereka tersingkirkan dalam proses kebijakan. Dan kebijakan tersebut bersifat top-down dan bukan lagi bottom-up.
            Melihat fenomena sosial dan politik Indonesia yang semakin menyengsarakan masyarakat, PMII diharapkan menjadi organisasi yang selalu tanggap dalam menyikapi isu dan mengawal kebijakan pemerintah. Permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan negara seringkali berakhir dengan konflik agraria. Berdasarkan data dari KPA, lembaga ini mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari luas wilayah konflik 1.265.027 hektar, perkebunan menempati urutan pertama dalam luasan wilayah, yakni 601.680 hektar. Disusul berturut-turut sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, sektor properti seluas 104.379 hektar, sektor migas seluas 43.882 hektar, sektor infrastruktur seluas 35.824 hektar, sektor pertambangan 27.393 hektar, sektor pesisir 1.706 hektar, dan terakhir sektor pertanian dengan luasan 5 hektar. Konflik agraria tersebar di 34 Provinsi, dengan enam besar provinsi sebagai penyumbang konflik tertinggi, antara lain: 1) Riau dengan 44 konflik (9,78 %), 2) Jawa Timur dengan 43 konflik (9.56 %), 3) Jawa Barat sebanyak 38 konflik (8,44 %), 4) Sumatra Utara 36 konflik (8,00 %), 5) Aceh 24 konflik (5,33 %), dan Sumatra Selatan 22 konflik (4,89 %).[8] Data tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi PMII yang sekarang bertambah usia ke-57 tahun. Begitu banyak konflik yang terjadi diakar rumpun menjadi refkleksi dan keseriusan PMII dalam mengawal kebijakan pemerintah. PMII yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indomesia dan tersebar hampir di berbagai wilayah di Indonesia, seharusnya mampu mengawal setiap kebijakan yang seringkali memberatkan masyarakat dan menimbulkan konflik tersebut. Tidak hanya itu, alumni-alumni PMII yang sekarang mulai banyak masuk dalam rana institusi-institusi negara, juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Dengan dilandasi nilai-nilai Aswaja dan NDP, nilai-nilai PMII tersebut sangat berbenturan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Program ekonomi pembangunan yang eksploitatif dan eksploratif terhadap alam, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan korperasi, menjadi fokus utama dala gerakan PMII untuk melindungi alam dan melawan tindakan despotisme dari korperasi dan pemerintah.
            Nilai-nilai yang dipahami PMII sejak berdirinya organisasi ini dan cita-citanya, diharapkan mampu diimplementasikan dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Aswaja yang menjadi manhaj PMII, baik dalam berfikir maupun bergerak, memiliki nilai yang harus diperjuangkan melalui gerakannya. Tawazzun (seimbang) dan Ta’addul (adil) merupakan salah dua dari nilai-nilai dalam Aswaja yang menjadi perangkat untuk melihat fenomena sosial dan politik, terutama era pemerintahan Jokowi ini yang begitu banyak penindasan melalui kebijakan ekonomi pembangunannya. Contoh kecil adalah pembangunan pabik semen di Rembang, pembangunan bandara di Yogyakarta, dsb. Pembangunan tersebut melibatkan sejumlah aktor, baik pemerintah maupun korperasi, untuk mempelancar ekonomi pembangunannya. Dalam pemahaman Tawazzun, nilai ini memberikan keniscayaan terhadap kesimbangan antara masyarakat, negara, dan pasar dalam hal ekonomi pembangunan.[9] Melihat kebijakan pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan para korporat dan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pengembangan eknonominya, menjadi peran bagi PMII untuk selalu mengontrol dan mengawal setiap kebijakan pemerintahan Indonesia. Melalui nilai Tawazzun, PMII mampu memberikan gerakan yang nantinya bisa menyeimbangkan antara posisi negara, pasar, dan masyarakat. Pasar yang selalu mengedepankan orientasi ekonomi dipegang penuh oleh kehendak pasar melalui norma-norma yang berlaku, akan menihilkan peran negara sebagai pengontrol pasar. Di sisi lain, jika negara yang terlalu banyak mengambil peran dalam mengontrol kegiatan ekonomi, maka akan menghilangkan kebebasan dan pengembangan masyarakat dalam kegiatan ekonominya. PMII pilar bersama masyarakat untuk menyeimbangkan ketiga pilar tersebut untuk menjaga keseimbangan dan terwujudnya egaliterian dalam ranah sosial.
Dalam ranah lingkungan, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi, terutama dalam ranah pengembangan ekonomi masyarakat, selalu berorientasi pada pengerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang terpengaruh ideologi neo-liberalisme yang memperbolehkan untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi pembangunan. PMII memiliki peran dan posisi untuk menolak akan tindakan pemerintah yang berlebihan demi kepentingan pasar. Melihat data konflik dari KPA, ekploitasi alam yang berujung pada konflik agraria di beberapa daerah meniscayakan PMII di setiap daerah untuk melakukan gerakan bersama masyarakat demi melindungi lingkungan yang selama ini dijaga dan dilestarikan agar tetap bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Adanya kemajuan teknologi yang semakin modern membuat tindakan eksploitasi lingkungan tidak hanya menimbulkan kerusakan saja namun pencemaran lingkungan juga. Hal ini dikarenakan paradigma positivistik yang digunakan pemerintah semakin mempelancar ekonomi pembangunan infratruktur dan semakin menindas masyarakat menjadi salah satu dampak eksploitatif dan eksploratif. Oleh karena itu, nilai Tawazzun atau keseimbangan yang dipahami PMII, antara hubungan manusia dengan lingkungan tidak boleh bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan. Alam harus dikelola dengan bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dengan nilai tersebut, kehidupan sosial masyarakat Indonesia tetap harmonis antara masyarakat, negara, dan pasar menjadi seimbang. Pengawalan yang dilakukan oleh PMII sangat diharapkan untuk melawan dan mendesak setiap keputusan kebijakan bisa berpijak atas berbagai pertimbangan, tidak hanya diputuskan hanya pada segelintir kelompok tertentu dan meminggirkan kepentingan masyarakat.
            Di sisi lain, kebijakan ekonomi pembangunan yang diberlakukan oleh pemerintah, seringkali menyebabkan ketidakadilan terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap pengambilan keputusan kebijakan hanya diputuskan pada segelintir kelompok yang berkepentingan. Alhasil, kebijakan tersebut berujung pada konflik antara masyarakat dan negara dan menjadi keresahan bagi masyarakat akibat tindakan despotisme pemerintah. Seperti halnya proyek ekonomi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, PMII seharusnya mampu memposisikan diri sebagai organisasi yang membela ketidakadilan yang disebabkan kebijakan pemerintah. Dilandasi dengan nilai dari Aswaja yang dipahami oleh PMII—Taa’ddul—yang mengindahkan keadilan sosial, merupakan nilai yang harus diimplementasikan demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan para korporat dalam proses pembuatan kebijakan selalu mencekik kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi pembangunan, seperti yang terjadi di Rembang atas pendirian pabrik semen, merupakan salah satu contoh dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam proses pembangunan tersebut, masyarakat di sekitar pendirian pabrik tersebut sempat menolaknya karena akan menghilangkan mata pencaharian dan pembangunan tersebut akan mengedepankan kepentingan aktor yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembangunan tersebut menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Seperti halnya kasus yang terjadi di Yogyakarta, bagaimana penggusuran pemukiman dan relokasi lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama pihak keraton yang ingin mengambil alih kembali tanah sultan untuk dijadikan proyek pembangunan, merupakan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat sekitar. Keistimewaan yang diberikan pihak keraton dengan memberikan tanah yang berada di sekitar Yogyakarta untuk dikelola masyarakat, diambil alih kembali oleh pihak keraton karena selama ini keraton memiliki hak untuk mengambil tanah sultan tersebut. Tanah yang selama ini menjadi sebuah ruang hidup dan mata pencaharian mereka untuk menghidupi kesehariannya menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat dan negara. Sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani seharusnya tidak diberatkan dengan adanya kegiatan ekonomi pembangunan yang menimbulkan ketidakadilan tersebut. Dengan berpijak pada nilai Ta’addul, PMII mampu mengambil sikap dan melakukan gerakan bersama masyarakat untuk mendesak dan menuntut pada pemerintah untuk tidak berlaku despotisme dalam pengambilan kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan tersebut. Pembangunan yang diberlakukan oleh pemerintah bukan berarti menambah sebuah keadilan bahkan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, nilai Ta’addul yang dipahami PMII sebagai salah satu nilai dari Aswaja yang mengintegralkan usaha-usaha dengan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan dan kesejahteraan secara universal. Melalui tindakan-tindakan perlawanan dan menuntut kepada pihak pemerintah untuk tidak selalu mengedepankan kelompok pemodal dalam mengelola kegiatan ekonomi pembangunan namun mengembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kehidupan berbangsa dan bernegera.
            Dari beberapa kasus, baik yang ada dalam data dari KPA maupun contoh kecil yang dipaparkan dalam tulisan ini, menjadi sebuah refleksi bagi PMII untuk selalu tanggap dalam isu-isu pembangunan infratruktur yang selama ini berbenturan dengan nilai-nilai yang dipahami PMII. Dalam orientasi pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan kebijakan reforma agraria dengan jalan pembebasan lahan yang seringkali menimbulkan konfik agraria antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang seringkali dilimpahkan pada pihak korperasi untuk mengelola proses ekonomi pembangunan bukan malah menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, mengatakan bahwa ketrelibatan swasta dalam proses ekonomi pembangunan memberikan kekhawatiran tersendiri dan justru akan merugikan masyarakat. Sebab, nantinya infrastruktur yang dibangun tersebut akan dikelola swasta yang diyakini akan lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan kepada publik. Harusnya kebijakan pemerintah membangun infrastruktur disesuaikan dengan APBN yang dimiliki. Kalau tidak, ini artinya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha.[10] Sehingga PMII yang memiliki nilai Tawazzun dan Ta’addul mengambil peran melalui gerakan-gerakan sosial bersama masyarakat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, keseimbangan, dan harmonisasi antara masyarakat, negara, dan pasar tetap terjaga. Selain dua nilai dari Aswaja, PMII memiliki nilai yang terkandung di dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Salah satu dari nilai yang terkadung adalah hubungan manusia dengan alam (Hablun minal alam)yang berkontradiksi dengan tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kegiatan ekonomi pembangunan. Sifat ketamakan manusia yang dicirikan dengan tindakan eksploitatif dan eksploratif terhadap alam menjadi tantangan bagi PMII untuk mengontrol dan mengawal setiap kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah yang terpengaruh oleh ideologi neo-liberalisme, memaksa pembangunan dan industrialisasi menjadi jalan menuju proses modernisasi yang melembagakan kebijakan ekonomi di bawah koordinasi negara atas proyek-proyek investasi berskala besar—termasuk kepemilikan publik atas sektor-sektor kunci—untuk membangun infrastruktur ekonomi yang penting bagi industrialisasi yang dipimpin oleh sektor swasta.[11] Hal ini mengindikasikan penguasan alam dari negara untuk dijadikan proyek pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan pasar global. Keberadaan korperasi dalam proses ekonomi pembangunan, menihilkan peran negara yang seharusnya menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dan permainan rent-seeking dalam mencari keuntungan dari proyek ekonomi pembangunan.
            Kasus yang terjadi di Rembang maupun Yogyakarta merupakan dampak dari kegenasan globalisasi ekonomi yang terpengaruh oleh neo-liberalisme. Ketika neo-liberalisme masuk dalam setiap kebijakan pemerintah, maka yang ada adalah penguasaan terhadap alam untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminggirkan kepentingan masyarakat. Tindakan eksploitatif dan eksploratif terhadap alam tidak bisa dihindarkan akibat kebijakan proyek ekonomi pembangunan. Di sisi lain, dampak dari penguasaan alam yang eksplotatif seringkali tidak diikuti dengan konservasi dan recovery alam guna menghindari resiko kerusakan lingkungan dan keseimbangan alam. Hal ini menimbulkan pembangunan dan pengembangan dalam sektor pertambangan yang diarahkan pada pemanfaatan kekayaan alam bagi pembangunan nasional dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.[12] Tindakan yang eksploitatif dan eksploratif terhadap alam ini, sangat berbenturan dengan nilai yang dipahami oleh PMII. Dengan dilandasi salah satu nilai dari NDP, kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam kebijakan yang neo-liberalisme ini, menghapuskan hubungan manusia dengan alam yang terlalu berlebihan. Alam merupakan ciptaan dari Tuhan yang harus dijaga kelestariannya demi kebutuhan hidup manusia. Berarti hubungan antara manusia dengan alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berhubungan dengan hal yang sifatnya transenden dan NDP yang dipahami PMII dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif, dan etis dalam pola pikir dan perilaku.[13] Melalui nilai-nilai NDP, PMII mampu bergerak untuk melawan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan yang eksploitatif dan eksploratif ini. Sehingga hubungan antara manusia dengan alam tetap harmonis dan jika ditinjau dari perspektif yang trandensen alam memiliki kekuatan yang besar jika alam diperlakukan secara rakus demi kepentingan kelompok tertentu.
            Melalui nilai-nilai yang dipahami PMII, mulai dari Aswaja dan NDP, sangat berkontradiksi dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Proses pembangunan dan industrialisasi dengan mengeksplotasi dan ekplorasi alam membuat keseimbangan dan hubungan antara manusia dengan alam mengalami disharmonisasi. Hubungan ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang menimpa masyarakat akibat keserakahan pemerintah dan pihak swasta untuk menguasai alam. Bertambahnya umur PMII yang ke-57 ini, diharapkan semua kader dan anggota PMII yang tersebar di wilayah Indonesia, baik yang terdapat konflik agraria maupun tidak, selalu mengawasi dan menolak setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap masyarakat. Di era kepemimpinan Jokowi ini, memang tidak bisa dihindarkan proses pembangunan infrastruktur yang dipengaruh oleh globalisasi sehingga kebijakan yang sangat neo-liberal ini diberlakukan demi kelancaran proses ekonomi pembangunan bangsa. Proses ekonomi pembangunan yang seringkali menimbulkan conflic of interests antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi patologi sosial yang tidak bisa dihindarkan. Pengandaian pemerintah terhadap kebijakan ekonomi pembangunan yang diberlakukan saat ini akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan mampu mengentaskan kemiskinan. Namun, hal itu jauh dari harapan untuk mensejahterakan masyarakat melainkan mengedepankan keuntungan dari aktor dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait proyek ekonomi pembangunan vis a vis dengan nilai-nilai dari PMII. Dan PMII mengemban amanah untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai yang dipahami, baik Aswaja dan NDP, dan selalu tanggap dalam mengawal kebijakan ekonomi pembangunan pemerintah. Selamat hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke 57 tahun. Semoga tumbur subur kader PMII dalam mengawal rezim Jokowi yang mengedepankan kebijakan ekonomi pembangunan. Pantang menyerah dan pantang berputus asa.
[1] Orde Infrastrukuturalism merupakan tema dalam diskusi dengan tema lengkap “Jokowi And The Order of Infrastrukturalism” yang diselengarakan di University of Melbourne – Parkville, Australia. Diskusi tersebut mendatangkan Max Lane sebagai pemantik dan dilanjutkan dengan diskusi bedah film Samin vs Semen karya WatchDoc Documentary.
[2] Francois Raillon, 1985. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia:Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta: LP3ES.
[3] Greg Fealy, 2003. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKis.
[4] Bisa dilihat pada website Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) http://www.pmii.or.id/sejarah/ diunduh pada tanggal 10 April 2017
[5] Bisa dilihat pada website NU Online http://www.nu.or.id/post/read/67358/sejarah-lahirnya-pmii diunduh pada tanggal 10 April 2017
[6] Nur Sayyid K. S. 2016. “Hand-Out Discussion Pesanteren Pergerakan Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)”. Cilacap. Buku ini dijadikan bahan materi dalam program pesantren pergerakan se-nusantara yang diselenggarakan oleh PMII Jaringan Inti-Ideologis PMII Komisariat Al-Ghazali Cilacap.
[8] Bisa dilihat dalam data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Data tersebut dipaparkan pada acara launching catatan akhir tahun 2016. Bisa diakses pada website http://www.kpa.or.idhttp://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/ diunduh pada tanggal 12 April 2017
[9] Nur Sayyid K. S. 2016. “Handbook Discussion Sekolah Aswaja Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)”. Cilacap.
[11] Bisa diakses pada laman https://indoprogress.com/2015/06/pergeseran-paradigma-neoliberal/ diunduh pada tanggal 14 April 2017
[12] Dapat diakses pada jurnal Universitas Pendidikan Indonesia tentang “Globalisasi Ekonomi, UU Neoliberalisme dan Masa Depan Kekayaann SDA Indonesia karya Rose Fitria Lutfiana
[13] Handbook Discussion Sekolah Aswaja, Ibid.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar