Rabu, 08 Februari 2017

Militer: Dari Penjaga Kedaulatan Sampai Malaikat Penjaga Kaum Kapitalis

“Jika Karl Marx mengandaikan akan ada hantu yang bergentayangan di Eropa yakni Komunisme. Maka, di Indonesia akan ada hantu yang bergentayangan yakni sisa-sisa manusia Orba dan Militer yang represif.”

Permasalahan bangsa Indonesia masih tidak terlepas dari ketidakmatangnya sistem politik dan disintegrasi akar rumput yang seringkali menyebabkan konflik horizontal dan vertikal. Berbagai macam permaslahan politik dan sosial masih menyelimuti bangsa Indonesia. konflik agrarian yang muncul dibebarap daerah di Indonesia, menjadi permasalahan yang serius antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik ini disebabkan karena hegemoni dan dominasi negara yang ditunggangi para kapitalis untuk merebut tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Militer menjadi kekuatan bagi tangan kanan para kapitalis untuk merebut dan mengamankan kepentingannya. Konflik pun tidak terhindarkan antara masyarakat dengan militer yang seringkali bertindak represif guna menggusur massa yang memberontak. Militer pun menjadi instrumen penting bagi para kaum kapitalis untuk melancarkan kepentingannya. Dis-orientasi kekuatan militer dalam konstelasi politik Indonesia; berawal dari berubahnya konstitusi militer pasca runtuhnya rezim orde baru sampai reformasi militer. Reformasi dalam tubuh militer tidak merubah Dwifungsi ABRI—masuknya militer dalam urusan politik dan sosial—masih tetap berlaku sampai era pasca reformasi meskipun dengan bentuk yang berbeda. Militer menjadi juru pukul para kapitalis untuk mengamankan dan mempelancar kepentingan pembangunan ekonomi. Bahkan seorang Purnawirawan militer masih memiliki keterkaitan ekonomi dan politik dengan mengatur dan memiliki asset dari hasil dia bertugas selama menjadi seorang militer.
Konflik agraria yang sekarang terjadi diakar rumput, membuat keresahan bagi masyarakat karena tanah mereka banyak diambil alih oleh pemerintah dan korperasi. Tindakan represif yang dilakukan oleh militer sebagai tangan kanan para kapitalis pun menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Tindakan represif yang dilakukan militer terhadap masyarakat sipil menjadi senjata bagi para kaum kapitalis untuk mengamankan kepentingannya. Meskipun dalam tubuh militer telah direvitalisasi perannya dari konstelasi politik Indonesia, tetapi tetap saja militer memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Kekuatan militer menjelma menjadi kekuatan atau basis ekonomi-politik dengan tindakan represifnya. Di era pasca reformasi ini, militer seakan-akan menjadi bodyguard bagi para kaum kapitalis. Militer yang seharusnya bertugas dalam mengamankan negara dan memberikan rasa aman dari ancaman luar menjadi perusak rasa aman masyarakat sipil yang militer harusnya diamankan. Adanya kepentingan di dalam tubuh militer—selaku pelaku bisnis dibelakangnya—akan melakukan tindakan represif supaya mengamankan kepentingannya juga. Keterlibatan militer untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi pemerintah dan para kaum kapitalis untuk melibatkannya karena dalam stabilitas politik akan mempelancar pembangunan ekonomi bangsa dengan jalan kekerasan dari militer.
Peran militer di Indonesia tidak lagi seperti peran mereka di era rezim orde baru. Militer masih diperbolehkan untuk masuk dalam konstelasi politik sehingga kekuatan politik militer sangat kuat. Pasca reformasi, peran militer masih menjadi hantu yang bergentayangan bagi masyarakat dalam kehidupannya. Tindakan-tindakan represif yang diberlakukan terhadap masyarakat sipil masih menghantui. Keterlibatan militer dalam rana pengamanan pembangunan ekonomi bangsa tidak hanya sekedar juru pukul para kaum kapitalis dalam mempelancar kepentingannya. Namun, keterlibatan militer tersebut memiliki unsur bisnis dalam tubuh militernya. Bisnis yang dilakukan militer bergerak dalam di bidang jasa keamanan, properti, dan pengerukan sumber daya alam. Dalam data yang dikeluarkan Human Right Watch (HRW), bisnis militer meliputi setidaknya 20 yayasan dan lebih dari 1000 koperasi termasuk kepemilikan atas 55 perusahaan serta penyewaan ribuan properti dan gedung-gedung pemerintah. Diperkirakan nilai asset kotornya mencapai 3.2 Triliyun Rupiah dan menghasilkan laba ssekitar 268 Miliyar Rupiah.[i] Oleh karena itu, militerisasi ekonomi yang dilakukan militer di era pasca reformasi merupakan bentuk baru dari peran militer sebagai kekuatan politik dari kaum kapitalis.
Politik Militer
Kekuatan militer dari tahun ke tahun memiliki peran yang berbeda-beda. Pada era kolonial, militer menjadi pasukan terdepan dalam mengusir penjajah—Belanda dan Jepang—yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Peran militer dalam mengamankan negara dan masyarakat sipil dari penjajah menjadi perjuangan dari militer dalam menjalankan supremasi militernya dalam mengontrol keamanan negara. Militer memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama revolusi Indonesia dalam mengusir penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia diraih dari tangan penjajah, Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Revolusi Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Pertama Indonesia. Militer mendapatkan kedudukan tinggi dalam kancah politik era Orde Lama setelah perjuangan mereka dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun di era Orde Lama, pemerintah sipil yang dipimpin Soekarno tidak menginginkan militer untuk masuk dalam pemerintahan. Namun dalam sejarah mencatat militer mengorganisir diri dan mempersenjatai diri untuk mengamankan negara dan masyarakat sipil. Pada saat itu, Soekarno mengharapkan kemerdekaan bisa diraih tanpa pertumpahan darah yang pendapatnya didukung oleh para golongan tua. Namun, para golongan muda beranggapan bahwa revolusi akan terwujud jika diraih dengan cara mengusir penjajah dengan jalan peperangan dan kekerasan. Sehingga terbentuklah militer yang dijadikan alat politik dan bukan alat pemerintah. Militer sangat berjasa dalam menjaga stabilitas politik negara untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.[ii]
Hubungan militer dengan sipil dalam kancah politik Orde Lama menjadi polemik dalam tubuh pemerintahan Soekarno. Pada 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa demonstrasi yang dilakukan militer yang mengorganisir diri untuk menuntut Soekarno membubarkan parlemen dan membentuk parlemen yang baru. Disisi lain, militer juga menuntut untuk segera mengadakan pemilihan umum karena dirasa masyarakat sipil yang berada di dalam parlemen terlalu mengikutcampuri urusan militer dalam internal atau teknis militer.[iii] Hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan peran militer yang professional dalam menjalankan tugasnya. Namun, reorganisasi yang dilakukan mendapat tolakan keras dari pihak internal militer, karena diawal terbentuknya militer ini diinisiasi oleh kaum muda terutama Sudirman yang beranggapan bahwa militer bukanlah alat pemerintah tapi alat politik untuk menstabilkan perpolitikan bangsa. Meskipun militer tidak masuk dalam rana parlemen, namun setiap kebijakan pemerintah yang ingin dikeluarkan, militer turut andil dalam pengambilan keputusan tersebut.
Pasca turunnya Soekarno dari tampuk kekuasaannya, militer yang dikomandoi Soeharto langsung mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Demi mengamankan negara dan menstabilkan politik Indonesia, militer mengukuhkan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI ini memberikan justifikasi bahwa hubungan antara militer dan sipil memiliki kedudukan yang sejajar dalam mengawal dan mengontrol stabilitas negara. peran sosial dan politik militer yang merupakan hipotesis dari Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan sosial-politik negara. Disisi lain, perjuangan militer dalam menjaga ideologi bangsa dan bentuk negara menjadi justifikasi dari bentuk kesejajaran dari sipil dan militer. Berawal dari asumsi tersebut, militer dalam praktek politik masuk dalam ranah parlemen dan menjadi elite yang memiliki kekuatan politik yang kuat dalam kancah perpolitikan Brde Baru.[iv] Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto menjabat, nuansa kepemimpinan yang otoriter a la militer sangat kental dalam roda pemerintahan. Sejak dilegitimainya Dwifungsi ABRI dalam ranah sosial politik, hampir seluruh kursi yang ada di parlemen dikuasai oleh anggota-anggota militer. Jabatan politik publik yang diberikan Soeharto kepada militer merupakan bentuk hadiah karena selama ini militer telah berjasa dalam sejarah perjuangan Indonesia dan bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaanya.[v]
Masuk era reformasi, peran militer dalam kancah perpolitikan Indonesia masih berjalan meski bukan dengan bentuk Dwifungsi ABRI lagi. Perubahan konstitusi militer diberlakukan pasca turunnya Soeharto dari kursi kepresidennya. Kemunculan para purnawirawan dalam konstelasi politik Indonesia dan remiliterisasi ekonomi-politik merupakan bentuk lain dari peran militer sebagai kekuatan politik di Indonesia. Para purnawirawan mulai kembali memperlihatkan jati dirinya untuk terjun di pesta demokrasi Indonesia yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Para pensiunan militer ini banyak mengisi kekosongan waktu luang dan waktu pensiun dari tugas kemiliterannya dengan cara berpartisipasi dalam politik praktis. Dalam perspektif partisipasi politik purnawirawan, keterlibatan mereka dalam kancah politik Indonesia merupakan kelanjutan dari bentuk militerisasi kekuasaan negara tanpa uniform. Partisipasi yang dilakukan para purnawirawan ini bertujuan untuk mendapatkan kedudukan politik dan adminitrasi di eksekutif maupun legislatif melalui pembuatan partai politik sebagai kendaraan mereka dalam kontestasi politik Indonesia.[vi] Disisi lain, militerisasi ekonomi-politik juga merupakan bentuk lain dari kekuatan dan peran militer dalam kehidupan politik Indonesia. Remiliterisasi di era pasca Reformasi ini, banyak peran dan fungsi militer sebagai penjamin dan penjaga keamanan negara beralih fungsi sebagai juru pukul bagi kaum kapitalis melalui tindakan represif mereka. Pembangunan ekonomi yang menjadi fokus negara, menggandeng militer—Tentara dan Polisi—untuk mengamankan dan mempelancar kepentingan pambangunan ekonomi. Oleh karena itu, pada era pasca Reformasi ini militer masih menjadi musuh dari masyarakat sipil karena supremasi mereka dalam megawal kebijakan pemerintah melalui tindakan represifnya. Meskipun Dwifungsi ABRI telah dihapus namun remiliterisasi muncul kembali dengan model yang baru.
Remiliterisasi Ekonomi-Politik
Pasca turunnya Soeharto dan dihapuskannya Dwifungsi ABRI, tidak serta merta menghapus peran militer dalam kancah politik Indonesia. Remiliterisasi muncul kembali di era pasca Reformasi dan masih bergentayangan dalam kehidupan masyarakat sipil. Hubungan antara sipil dengan militer semakin memperkeruh hubungannya dalam bidang ekonomi-politik. Dalam periodik sejarah Indonesia, militer merupakan organisasi besar yang berorientasi dalam pengamanan negara dari negara lain terutama pada masa kolonialisme. Soekarno menganggap militer bukan keinginan dia dalam merebut kemerdekaan namun dengan jalan damai tanpa pertumpahan darah. Namun, karena Soekarno berselisih dengan kaum muda bahwa kemerdekaan itu harus direbut dengan pemberontakan berdarah maka mereka yang termasuk dalam kaum muda mengorganisir dan mempersenjatai diri untuk melawan kolonial. Disisi lain, militer pasca kemerdekaan tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat sipil termasuk Soekarno. Pada saat itu, Sudirman sebagai panglima tertinggi militer menjalin hubungan baik dengan Soekarno dengan diskusi dan musyawarah terkait arah politik Indonesia kedepannya. Meskipun militer saat itu itu tidak masuk dalam parlemen, sumbangsih militer—Sudirman sendiri sebagai panglimanya—ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan politik. Pasca turunnya Soekarno, militer mengepakkan sayapnya untuk masuk dalam ranah politik—eksekutif dan legislatif—dengan dikomandoi Soeharto sebagai presidennya. Penerapan Dwifungsi ABRI dalam ranah sosial dan politik menjadi awal masuknya militer dalam sejarah panjang perpolitikan Indonesia. Supremasi militer semakin menjadi-jadi dengan diperbolehkannya militer masuk dalam parlemen dan mengatur masyarakat sipil. Meskipun di era Reformasi, Dwifungsi ABRI telah dihapus, militer bertransformasi sebagai kekuatan politik Indonesia muncul kembali dengan digandeng kaum kapitalis dan pemerintah. Konflik-konflik penggusuran, agraria, pengamanan dengan cara represif diberlakukan untuk mengamankan stabilitas politik yang menjadi syarat untuk pembangunan ekonomi bangsa.
Militerisasi merupakan watak dari organisasi sosial masyarakat kelas. Militerisasi ini muncul—studi kasus Amerika Latin—ketika para tuan tanah menggunakan jasa militer untuk mengamankan tanah mereka dari kolonial Eropa yang berhasrat untuk merebutnya. Dengan realitas dan konservatisnya, militer menjadi penjaga status quososial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, militer merasa memiliki supremasi yang tinggi dalam mengawal dan mengamankan stabilitas politik negara dengan tugasnya dalam mempersatukan dan membangkitkan nasionalisme bangsa sehingga militer merasa mempunyai pemahaman yang lebih baik ketimbang elite sipil tentang politik dan negara.[vii]
Militerisasi di Indonesia muncul dalam bidang ekonomi-politik bangsa. Militer ikut serta dalam proses pengamanan kebijakan yang diputuskan pemerintah dan menjadi pengawal dari kaum kapitalis. Keterlibatan militer dalam ranah ekonomi-politik digunakan untuk mempelancar pembangunan ekonomi yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Demi mempelancar pembangunan ekonomi, militer diperbolehkan untuk bertindak represif terhadap masyarakat sipil untuk menggusur pemukiman maupun tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan. Mereka menjadi tukang pukul dari kaum pemodal ketika berhadapan dengan masyarakat yang melawan pembangunan tersebut.[viii] Oleh karena itu, selain militer bertugas untuk mengamankan negara, militer juga bertugas sebagai alat pemukul kapitalis dan malaikat penjaganya. Di era pasca reformasi, militer memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya yang seringkali dapat memperkeruh hubungan antara militer dengan sipil. Merebaknya kapitalisme di Indonesia membuat para kapitalis bekerja sama dengan militer dalam mengamankan kepentingannya. Para kapitalis—baik para oligarki maupun para aristokrat—bersembunyi dibelakang seragam militer dan menjadikannya alat untuk memperlancar agendanya dalam meraup akumulasi modal sebanyak-banyaknya. Para kapitalis menggunakan militer untuk memukul masyarakat sipil yang memberontak dan mempertahankan tanahnya. Disisi lain, militer juga berperan dalam mengawasi, mengendalikan, dan memukul gerakan-gerakan buruh yang melawan. Militer juga akan muncul dalam perjuangan kelas yang dilakukan buruh untuk mengamankan ruang-ruang produksi dan kebijakan yang memihak pada pasar.[ix]
Kemunculan militerisasi ekonomi-politik dianggap sebagai kekuatan yang kuat bagi kaum kapitalis untuk mengamankan pembangunan ekonomi. Militer kerap dianggap sebagai motor penggerak pembangunan karena memiliki beberapa asumsi yang mendukung militerisasi ekonomi-politik berlangsung; Militer dilihat sebagai banteng pertahanan melawan ketidakstabilan negara; insitusi yang terorganisir dengan dalam negara (profesionalisasi); dianggap sebagai institusi yang berorientasi rasional dan teknologi; dianggap memiliki orientasi pembangunan dan bertata nilai modern; memiliki peran dalam menghindarkan instabilitas politik negara; dianggap berpendidikan, berpengetahuan teknis, kepakaran dan organisatoris; institusi yang mampu memberikan solusi pada posisi darurat melalui tindakan kekerasan; dan memiliki fungsi yang mempersatukan dengan mengatasi konflik etnis dan dipuji sebagai personifikasi bangsa.[x] Oleh karena itu, militer memiliki peran dan kekuatann dalam ekonomi-politik yang luar biasa dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara seperti malaikat yang akan menjaga kaum kapitalis untuk melancarkan kepentingannya.
[i] Coen Husain Pontoh, 2016. Militerisasi Ekonomi. Jakarta: Harian Indoprogress. Hlm. 2. Diakses melalui Indoprogress.com pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 10.00 WIB.
[ii] Nurhasanah Leni, 2013. Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia. Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 1 Hlm. 33.
[iii] Ibid, Nurhasana Leni. Hlm. 34-35.
[iv] Op cit., Nurhasana Leni. Hlm. 40-41.
[v] Joko Panji Sasongko, 2014. Skripsi Politik dan Pemerintahan, Politik Militer: Persepsi Sipil Terhadap Partisipasi Politik Purnawirawan Di Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 2. Diakses di http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=76031&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=htmlpada tanggal 6 Februari 2017 Pukul 11.15 WIB.
[vi] Ibid, Joko Panji Sasongko. Hlm. 27-28.
[vii] Eko Prasetyo dkk, 2004. Negeri Tentara: Membongkar Politik Ekonomi Militer. Jurnal Wacana Ilmu Sosial Transformatif. InsistPress Edisi 17/III. Hlm. 33-35.
[viii] Ibid, Coen Husain Pontoh. Hlm. 2.
[ix] Anto Sangaji, 2010. Militer Sebagai Alat Pemukul Kapitalis. Jakarta: Harian Indoprogress. Hlm. 1. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017 Pukul 12.30 WIB.
[x] Ibid, Eko Presetyo dkk. Hlm. 43-44.
*Penulis : Erry Ike Setiawan (Mahasiswa yang belajar menulis dan hobinya ekspansi warung kopi di Malang)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar