Kamis, 16 Februari 2017

Waspadalah! Pembodohan Kaum Intelektual

“Seorang terpelajar sudah harus adil sejak dalam pikiran” –Pramoedya Ananta Toer-
Peristiwa memalukan yang terjadi di FISIP Universitas Brawijaya pada tanggal 16/02/1017, dengan adanya banner raksasa bertuliskan “HINDARI PAHAM PKI, WASPADA PAHAM PKI, KEEP CALM and BUBARKAN PKI”, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab secara intelektual bagi seluruh civitas akademika. Kampus seharusnya menjadi tempat bagi anak muda dalam mengasah ketajaman pikiran dan ke-peka-an hati terhadap lingkungan, ternyata berjalan sebaliknya. Kemampuan mahasiswa dalam berpikir dihalangi oleh tembok ketakutan pengulangan sejarah, yang dikenal banyak orang sebagai masa kelam bangsa Indonesia. Opini yang berjalan sampai sekarang menjadikan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pihak yang bersalah pada peristiwa tersebut. Bisa dibilang kelestarian opini atas tuduhan terhadap PKI adalah prestasi tersendiri bagi Soeharto dan rekan koalisinya. Selanjutnya, apakah pantas dosen FISIP Universitas Brawijaya yang rata-rata menyelesaikan studi sampai strata dua memiliki label “PKI-phobia”? Dengan melihat sudah banyaknya literasi mengenai pelurusan sejarah pasca Soeharto jatuh pada tahun 1998. Seharusnya mereka lebih banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang hal itu (peristiwa genosia 65), dan memiliki usaha untuk meluruskan sejarah kepada para mahasiswa.
banner propaganda anti-PKI bertempat di gedung perkuliahan FISIP Universitas Brawijaya, diambil pada tanggal 16/02/2017.
Kabar yang didapat penulis dari kawan-kawan yang mencoba klarifikasi kepada pihak dekanat ternyata jawaban yang didapat mengecewakan. Pihak dekanat mengatakan tidak tahu terkait banner yang terpasang di gedung perkuliahan tersebut, dan juga dikatakan bahwa ada pihak tidak bertanggung jawab yang melakukannya. Saya memiliki asumsi argumen yang dikeluarkan dekanat terlihat “konyol dan menggelikan”, dikarenakan prosedur pemasangan banner melalui pihak perlengakapan fakultas dan diketahui dekanat. Peristiwa ini membuat saya memiliki ketakutan lahirnya fasisme di FISIP Universitas Brawijaya, bukan tanpa dasar saya mengatakannya. Pertama, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, kawan saya yang menjadi pengurus di salah satu HMJ FISIP UB akan mengadakan kegiatan, yang akan mengundang komunitas LOKRA Bandung sebagai pengisi acara. Namun, pihak program studi yang bersangkutan tidak memberikan respon positif, dan mengatakan itu komunitas ber-bau komunis. Kedua, kode etik mahasiswa FISIP UB yang kejam dan diskriminatif terhadap mahasiswa, dengan membawa paham agama tertentu dalam kebijakannya; tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh elemen mahasiswa dalam merumuskan kebijakan tersebut (baca: rayonpancasila.wordpress.com/2017/02/05/membongkar-kejamnya-kode-etik-mahasiswa-universitas-brawijaya/). Ketiga, mulai tumbuh dan berkembang organisasi mahasiswa keislaman (saya mengatakan islam garis keras) yang mudah dimanfaatkan TNI melakukan propaganda anti-PKI; dalil yang mudah diucapkan TNI untuk mempengaruhi kelompok islam garis keras ialah PKI itu anti agama. Keempat, beberapa waktu lalu di Universitas Brawijaya saya melihat ada pertemuan TNI dan pihak kampus, tetapi saya tidak mengetahui pembahasan pertemun. Namun, jelas ini adalah peristiwa pengulangan sejarah pada waktu Soeharto menjadi presiden, yang waktu itu TNI sering keluar masuk kampus untuk melakukan normalisasi mahasiswa.
Propaganda anti-PKI era reformasi terlihat mudah dilakukan oleh TNI melalui berbagai aktor dan kelompok yang tergabung dalam organisasi islam. Maka, seharusnya seorang intelektual sosial (baca: dosen/mahasiswa islam kenthel) bisa membedakan, atau memisahkan antara yang science dan akhirat. Bukan dengan bodohnya ceramah di kelas atau ruang publik, dengan menggabungkan dua hal yang berbeda tersebut. Tokoh islam era reformasi yang perlu menjadi teladan tentang tanggapannya mengenai PKI ialah, KH. Abdurrahman Wahid (Alm.) seorang mantan presiden dan mantan ketua PBNU. Beliau pernah mengatakan bahwa:
“kesalahpahman tentang pelarangan komunisme sangat kuat di Indonesia. Mereka marah ketika saya mengatakan harus melupakan, kita seharusnya merubah dengan cara membedakan antara ideologi dan institusi. Jika mereka melarang PKI, hanyalah itulah yang dapat mereka lakukan, dan itu terserah mereka. Tapi, melarang ideologi atau pemikiran adalah sia-sia, dan itu tidak mungkin dilakukan.
Perkataan Gus Dur di atas seharusnya menjadi refleksi terhadap kita sebagai generasi bangsa saat ini. Sejarah bangsa tidak bisa dihapuskan (walaupun Soeharto pernah melakukan), karena sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari mereka (aktor PKI/penganut marxis) untuk mendirikan Negara-bangsa Indonesia. Kita semuanya harus sadar peran dan juga sejarah perjuangan pahlawan bangsa, seperti Semaoen yang sampai mati diingatnya adalah umat; Haji Misbach  yang wafat di Manokwari Papua dalam pembuangan di masa kolonial; Tan Malaka sang martir asal tanah Minang, orang yang pertama kali berbicara gagasan mengenai Indonesia itu harus Republik; dan jangan lupakan presiden pertama, arek Surabaya (karena tempat kelahiran) yang kita kenal dengan nama Bung Karno, beliau adalah seorang marxis tulen dengan gagasan terkenalnya marhaenisme. Apakah kita semua lupa pada tokok-tokoh besar tersebut? Apakah kita harus mengganti tanggal dan tahun kemerdekaan? Karena 17 Agustus 1945 di proklamasikan oleh dua bapak bangsa yang dekat dengan ajaran Karl Marx, dan PKI adalah salah satu institusi yang ikut mendirikan Negara-bangsa bernama Indonesia melalui tokoh-tokohnya.
Sudah menjadi kewajiban kita yang merasa terdidik (mahasiswa/dosen) dengan berbagai macam literasi, dan mengikuti berbagai forum diskusi, untuk melakukan pelurusan sejarah bangsa; membuka ruang diskursus demokrasi dengan misi membangun kesadaran kritis yang emansipatoris. Melawan narasi yang sudah lama terbangun memang tidak-lah mudah. Tetapi, dibandingkan sebelum reformasi (era otoritarian Soeharto) sekarang ruang demokrasi lebih terbuka—melakukan transformasi sosial perlu untuk terus diperjuangkan melalui dialog emansipatoris. Apa gunanya duduk di perguruan tinggi kalau hanya diam mencari ijazah dan lulus mengumpulkan kekayaan kawan? Itu sama saja dengan monyet di hutan yang mengais kacang dari manusia yang dermawan. Terakhir, waspadalah pada pembodohan! Dan waspadalah propaganda anti-PKI yang konyol, dengan menggunakan otoritas kekuasaan. Terus berjuang para martir keadilan (PANTANG MENYERAH DAN PANTANG PUTUS ASA), mari membangun masyarakat yang lebih rasional dengan cara mem-praxsis-kan ilmu pengetahuan.
*Mohammad Imam Faisal mahasiswa FISIP UB angkatan 2014, yang saat ini sibuk mencari sisa revolusi di pahitnya secangkir kopi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar