Minggu, 25 Desember 2016

Kekuatan Politik Rezim Orde Baru dalam Memanfaatkan Produk-Produk Budaya untuk Melegitimasi Pembantaian 1965-1966

   Orde Baru merupakan sebutan bagi zaman rezim Soeharto di Indoesia. Orde Baru menggantikan Orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Polemik serta diskursus terkait sejarah bangsa indonesia pada era orde baru ini menjadi pembahasan menarik sampai pada era sekarang, hal ini membuat para akademisi dalam memahami sejarah pun masih banyak yang keliru terkadang sering mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait tentang sejarah bangsa yang masih banyak berbeda dan masih harus kita pertanyakan secara mendalam. Orde baru pun dipandang oleh kalangan akademisi sebagai rezim yang menerapkan kekuasaan tunggal segala peranan negara terpusat pada pemerintah untuk mengelola dan menggerakkan segala unsur-unsur negara, oleh sebab itu banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat pada rezim orde baru ini.
Salah satu polemik yang paling menjadi sorotan masyarakat banyak adalah kasus pembantaian bekas PKI 1965-1966, dalam sejarah yang mengungkap tentang PKI ternyata masih banyak yang membingungkan, ada sumber sejarah seperti buku maupun sejarawan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya PKI adalah korban kambing hitam Rezim orde baru, dan ada pula yang mengatakan bahwa segala permasalahan yang mengganggu stabilitas negara pada saat rezim orde baru adalah akibat dari PKI. Dan jika kita telaah secara seksama pada sejarah masih banyak mengandung unsur ketidakjelasan sehingga berdampak pada pemaknaan yang salah terhadap sejarah itu sendiri. Hermawan sulistyo dalam buku Palu arit di ladang tebu mencoba mengungkap sejarah G 30 S PKI yang sebenarnya dimanipulasi oleh rezim yang berkuasa pada saat itu yaitu dikenal dengan sebutan rezim Orde Baru. PKI seakan menjadi dalang dari peristiwa berdarah dan menjadi satu-satunya pihak yang harus di salahkan pada saat itu. Serta pembunuhan massal yang terjadi pada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965-1966 merupakan salah satu pembunuhan terbesar di dunia. Peristiwa G 30 S PKI merupakan sejarah hitam dalam tragedi kemanusiaan di indonesia namun tetapi menurut penulis aksi-aksi pasca gestapu ini di awali oleh aksi-aksi pembalasan militer oleh soeharto dengan gerakan satu oktober nya yang secara eksplisit menunjukkan dua kekuatan militer yang saling berhadapan. Pada pembahasan kali ini penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada kekuatan politik rezim orde baru yang berhasil memanipulasi sejarah pembantaian 1965-1966 melalui agen-agen kebudayaan dan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa.[1] Serta tujuan pembahasan ini adalah mengetahui bagaimana kekuatan politik rezim orde baru dalam mendominasi Negara baik dari kekuasaan, kebudayaan maupun pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat dan pada pembahasan kali ini pula penulis tidak memfokuskan pembahasannya untuk mencari siapa yang benar atau salahnya namun menyajikan hasil penelitian dari hermawan sulistyo penulis buku palu arit di ladang tebu yang ia rancang berdasarkan hasil penelitiannya di jombang dan kediri.
 Terbongkarnya pembantaian PKI 1965-1966
Pembunuhan massal sepanjang abad ke-20 di dunia, pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965-1966 adalah salah satu yang terbesar. Namun, peristiwa ini termasuk yang paling sedikit dipelajari. Oleh sebab itu sejarah-sejarah asli yang mengungkap kejadian nyata yang sebenarnya masih minim diungkap oleh para penulis maupun oleh para sejarahwan, ulasan singkat mengenai sumber-sumber dan bahan-bahan tentang topik yang dibahas kali ini pun juga dapat menunjukkan betapa sensitifnya topik pembantaian 1965-1966 ini hilang atau tidak ada di rak-rak perpustakaan umum di seluruh indonesia. Di beberapa tempat, ada catatan “dalam pengamanan Kopkamtib”(Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Seluruh dokumen juga diawasi secara ketat, bahkan diamankan oleh aparat negara[2].
Masa-masa menjelang meletusnya Peristiwa G30S tahun 1965 cukup tepat diumpamakan sebagai “Ibu Pertiwi Sedang Hamil Tua” yang dilahirkan adalah tragedi yang memakan sangat banyak korban dan menimbulkan penderitaan tak habis-habis sampai empat puluh tahun kemudian. Dari hasil penelitian Hermawan Sulistyo disimpulkan bahwa pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis. Polanya bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain. Khusus menyangkut jombang dan kediri, pembasmian PKI merupakan “konsekuensi logis” dari konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun antara berbagai faksi di dalam masyarakat lokal[3]. Hampir mustahil menarik kesimpulan yang pasti tentang siapa dibalik peristiwa berdarah Gestapu. Banyak versi yang berbeda menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 1965-1966 tersebut, hermawan sulistyo beranggapan bahwa sesungguhnya soeharto lah yang berada dibalik pembantaian tersebut yang berencana untuk melakukan kudeta kepada presiden soekarno. Sebagai panglima Kostrad dan jenderal yang biasanya mewakili panglima AD bila yang disebut terakhir pergi ke luar negeri, soeharto adalah jenderal paling penting yang tidak tercantum dalam daftar nama yang harus diculik. W.F. Wertheim menunjukkan bahwa soeharto memiliki hubungan dengan semua perwira penting AD yang terlibat dalam peristiwa gestapu dan ada tiga perwira kunci AD di jakarta yaitu oentoeng, latief, dan supardjo, yang secara pribadi mengenal soeharto. Tetapi, bukti itu tidak cukup mendukung pendapat bahwa soeharto terlibat dalam persekongkolan para perwira tersebut. Wertheim menemukan “Mata Rantai yang Hilang” ini dalam hasil sebuah wawancara Arnold Barackman dengan soeharto pada 1968. Soeharto menceritakan bahwa ketika ia mengunjungi anaknya di rumah sakit pada 30 september malam, ia bertemu latief yang menanyakan kondisi anaknya. Menurut soeharto, “sekarang saya menyadari bahwa malam itu ia tidak pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan anak saya”, tetapi agaknya lebih untuk mengasumsikan bahwa melalui perjumpaan tersebut soeharto mendapatkan pemberitahuan mengenai rencana kudeta tersebut[4]. Hal ini menggambarkan bahwa kedekatan soeharto dengan para jenderal tersebut dan diduga melakukan sebuah siasat kudeta dengan mengkambing hitamkan PKI pada saat itu.
Pembantaian beberapa ratus ribu manusia sebagai akibat dari percobaan kudeta pada tahun 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, merupakan salah satu pembantaian terbesar memakan korban sekitar 78.000-500.000 orang telah dibantai dalam kurun waktu itu. Bahkan, beberapa sarjana memperkirakan jumlah korban mencapai satu juta orang[5]. Tetapi agak mengherankan karena dengan sebanyak itu jumlah korban yang berjatuhan hal ini sangat jarang dibahas oleh sejarah maupun dibahas oleh para budayawan-budayawan maupun para sejarahwan yang ada di indonesia. Dalam kebanyakan catatan di sebutkan, pembantaian ini merebak dengan cepat pada suatu tempat kemudian berakhir begitu saja. Pembantaian terjadi beberapa minggu setelah kudeta, meluas dari Jawa tengah sampai bali dan menyebar ke pulau-pulau lainnya dalam skala yang lebih kecil. Pada sebagian besar wilayah, pembantaian dilakukan oleh unit-unit tentara dan kelompok-kelompok siaga sipil. Dalam beberapa kasus, tentara terlibat langsung dalam aksi pembantaian, tetapi sering kali hanya sebagai penyalur senjata, memberi sekadar pelatihan dan dorongan yang kuat kepada kelompok-kelompok sipil yang menjadi sangat penting dalam aksi. Ada beberapa alasan mengapa informasi ini menjadi sangat kurang yaitu dengan masih berkuasanya rezim yang mengatur dan menyetujui pembantaian, mereka yang mengetahui tentang kejadian itu, dapat dimengerti kalau kemudian mereka menjadi bungkam mengenai apa yang terjadi di tahun 1965-1966. Pers lokal pun di indonesia dibatasi dan dilarang untuk membicarakan pembantaian massal ini ditunjukkan dengan 21 koran telah dibredel oleh pemerintah sejak tahun 1965. Dan argumen pemerintah yang berkuasa pada saat itu mereka merasa puas sudah memberantas komunisme di indonesia dengan dalil bahwa komunisme ini melanggar nilai-nilai pancasila sebagai landasan falsafah negara indonesia. Kekuatan politik rezim pada saat itu sangat mendominasi, negara sebagai kekuasaan tunggal ditunjukkan dengan segala pengaturan elemen-elemen negara ada di tangan pemeritntah dengan diselimuti oleh sistem yang dinamakan sebagai demokrasi terpimpin yang terlihat otoriter pada saat itu.

Meninjau Ulang Agresi Kebudayaan 1965-1966
Pembahasan ini bermula ketika teringat film propaganda Orde Baru Penghianatan G30SPKI. Dapat kita pahami bersama bahwa film itu merupakan media budaya yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda yang berpengaruh luas di indonesia. Film ini merupakan sebuah contoh produk budaya yang di gunakan oleh pemerintah orde baru untuk secara terang-terangan menyodokkan pandangan ideologisnya tentang komunisme[6]. Sangat jelas di film itu bahwa PKI dan para pengikutnya di tampilkan sebagai suatu kelompok yang kejam dan sadis, membunuh tanpa hati nurani dan berkhianat kepada bangsa indonesia, dengan mencoba melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan melakukan pembunuhan terhadap tujuh jenderal di film itu. Film Penghianatan G30SPKI tersebut pada saat rezim orde baru selalu di putar pada tanggal 30 september untuk mengingatkan kembali pada masyarakat atas kekejaman yang dilakukan oleh PKI, dalam hubungannya dengan ini pemerintah orde baru sangat berhasil dalam merepresentasikan versi resmi peristiwa 1965 dan terlebih lagi dalam mempengaruhi penonton untuk percaya sepenuhnya bahwa muatan ideologis di dalam film itu adalah sebuah kebenaran khususnya dalam menanamkan ideologi anti-komunisme di tengah masyarakat indonesia. Dan pada masa orde baru ini demokrasi dijadikan senjata untuk menghancurkan golongan kiri dengan propaganda bahwa politik kiri dinilai sebagai entitas anti-demokrasi, soeharto juga di bantu oleh yayasan-yayasan maupun organisasi-organisasi yang turut menyebarkan propaganda tersebut. CFF misalnya peran CFF di indonesia merupakan salah satu faktor terpenting yang telah memanipulasi gagasan “kebebasan” yang tujuannya adalah mengahancurkan komunisme yang pada 1960an telah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di indonesia[7].
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai moral dan kebudayaan anti-komunisme sudah menjadi kekuatan yang digunakan sebagai dasar kampanye puluhan tahun untuk mengibliskan komunisme dan praktik-praktik kebudayaan, sebagai bentuk legitimasi kekerasan terhadap kaum komunis. Ada banyak lagi produk-produk kebudayaan yang digunakan pemerintah orde baru dalam mengkampanyekan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, foklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra. Hal ini yang membuat pada era orde baru komunisme di kambing hitamkan, propaganda yang terus terdengar pada era orde baru menyebutkan bahwa “Komunisme tidak bertuhan” soeharto dengan organisasi-organisasi nya mengkampanyekan itu dengan menggunakan pancasila untuk memberantas ideologi-ideologi yang bertentangan terhadap rezim itu, melihat memang pada saat itu ideologi komunisme merupakan kekuatan politik terbesar di indonesia dan bertentangan dengan rezim soeharto oleh sebab itu untuk menjaga kestabilan kepemimpinan soeharto ideologi komunisme harus dibumi hanguskan dan di hapus dari sejarah bangsa indonesia.
Penghianatan G30S/PKI:Legitimasi Kekerasan Anti-Komunis dan Kebangkitan Orde Baru
Ideologi anti-komunisme dalam praktik politik dan kebudayaan Orde Baru telah menjadi wacana yang tidak dapat diganggu gugat dan melebur ke dalam identitas ideologi tunggal pancasila. Pancasila seakan dibersihkan dari sosok pencetusnya sukarno yang pemikirannya kental dengan paham-paham kiri lalu dibalik untuk memberangus ide-ide kiri itu sendiri. Melalui berbagai program pemerintah seperti kurikulum pendidikan dan penataan, pancasila dan anti-komunisme dijadikan landasan penting untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kekerasan budaya bekerja adalah dengan membuat kenyataan menjadi kabur, soeharto membuat cerita palsu tentang Gerakan 30 S PKI dengan mengkambing hitamkan PKI bahwa pada saat itu dengan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan Soeharto membumi hanguskan PKI dengan membunuh 78.000-500.000 masyarakat indonesia yang menganut paham Komunisme maupun bekas keluarga PKI tersebut. Pembunuhan ini pun juga dilakukan dengan tangan masyarakat indonesia sendiri serta menggunakan perangkat negara untuk membumi hanguskan masyarakat yang terindikasi PKI setelah melakukan pembunuhan keji tersebut soeharto menggunakan agen-agen kebudayaan untuk memanipulasi cerita sejarah bahwa PKI memang pantas di bumi hanguskan. Alhasil tindakan tanpa rasa kemanusiaan ini sama sekali tidak pernah diungkap oleh sejarah, bangsa indonesia telah di tipu dengan sejarah. Buku-buku yang membahas hal tersebut maupun buku-buku yang mengungkap ke zaliman orde baru dibakar dan dilarang untuk beredar.

Kekuatan Politik Rezim Orde Baru
                      Sejarah dibuat oleh para penguasa mungkin kata-kata tersebut mampu menggambarkan manipulasi sejarah yang dilakukan oleh rezim orde baru, penghianataan-penghianatan terhadap bangsa indonesia yang dilakukan oleh agen-agen kebudayaan masa itu. Pembantaian bangsa oleh bangsa nya sendiri, tindakan keji tanpa rasa kemanusiaan dan berusaha mengadu domba antara PKI dengan masyarakat indonesia sendiri. Tindakan ini dilakukan oleh rezim dengan alasan ingin menjaga stabilisasi kekuasaan maupun pembangunan ekonomi. Sistem kekuasaan tunggal dengan dibungkus oleh demokrasi terpimpin membuat kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan sering terjadi. Kebebasan berpendapat dibatasi, kebebasan berpengatahuan juga dibatasi pers dibungkam dan para kritikus diculik lalu dibumi hanguskan. Aparat negara berubah menjadi aparatus negara represif, menggunakan prinsip Ideological State Aparatus untuk mengkampanyekan liberalisasi dan mengantikan komunisme. Awal 1990an menjadi saksi perubahan politik di indonesia kelas menengah, mahasiswa, aktivis buruh, dan juga aktivis kebudayaan yang berusaha merevitalisasi praktik kebudayaan kiri dengan menekankan komitmen sosial di dalam seni dan sastra. Jaker yang di pimpin oleh Wiji Thukul berusaha menentang secara radikal tradisi kebudayaan Orde Baru yang konon dilandasi prinsip humanisme universal. Diawali hal tersebut perlawanan terhadap kekuatan politik orde baru gencar-gencar dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat untuk melawan rezim yang represif, namun tetapi hingga tumbangnya rezim orde baru 1998 kampanye anti-komunisme tersebut masih terus dilakukan dan sulit untuk diluruskan kembali manipulasi sejarah yang sudah tertanam di pikiran masyarakat indonesia.





[1] Dikutip dari “Palu Arit di Ladang Tebu” Hermawan Sulistyo, Kepustakaan Populer Gramedia,2000
[2] Ibid Hlm VII
[3] Dikutip dari “The Indonesian Killings : Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966” Robert Cribb, Mata Bangsa, Yogyakarta 2004
[4] Dikutip dari “Palu Arit di Ladang Tebu” Hermawan Sulistyo, Kepustakaan Populer Gramedia,2000

[5] Ibid Hlm 65
[6] Dikutip dari “Kekerasan Budaya Pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra, Wijaya Herlambang, Margin Kiri, Serpong 2013
[7] Ibid Hlm 8


Penulis
Yayan Hidayat, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar