Minggu, 02 Oktober 2016

Pergeseran Identitas dan Dis-Fungsi Asas Kebhinekaan: Benturan Identitas Masyarakat Adat Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat

Oleh: Mohammad Imam Faisal**
peniruan-bunyi-hewan_cara-berburu-ala-suku-dayak2
Sumber Gambar: kansradio884f.blogspt.com
Pendahuluan
Tulisan ini akan menjelaskan pergeseran identitas yang dialami oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat, ini diakibatkan oleh pandangan internal masyarakat adat Dayak. Penyebaran pandangan bahwa masyarakat adat Dayak jika menikah dengan orang beragama islam—akan langsung dijatuhkan sanksi sosial berupa tidak diakuinya lagi sebagai masyarakat adat Dayak. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya masyarakat adat Dayak memiliki keyakinan agama kristiani. Menggunakan pemahaman kebangsaan Indonesia jelas di sini tidak terlaksananya aktualisasi tentang keberagaman; pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ikaguna kelangsungan kemerdekaan atas dasar banyaknya local spesifics gagal di-implementasikan.
Penulis dalam pembahasan awal akan melihat kegagalan bangsa Indonesia merawat dan menjalankan pancasila dengan merujuk pemikiran Benedict Anderson di buku Imagined Communites. Sesuai dengan pandangan pertama penulis bahwa bangsa ini belum bisa melaksanakan pancasila—berkaitan dengan keberagaman etnis yang ada. Kegagalan merawat keberagaman akan menimbulkan dampak tidak baik pada kehidupan basis masyarakat (bangunan bawah); ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat materiil.
Sering terjadinya bentrok antar masyarakat ditengah-tengah ramainya perbincangan demokrasi dan semangat kebangsaan dalam selimut nasionalisme—tidak berarti apapun jika di masyarakat masih sering terjadi konflik. Bahasa konflik akhir-akhir ini lebih sering menggunakan kata kekerasan.  Kekerasan yang dimaksud ialah bagaimana ada bahasa yang membedakan antara kelompok satu dengan yang lain; penduduk asli dan pendatang—masyarakat adat yang punya power kuat menggunakan tindakan yanhg mengatakan “jika Negara tidak mengakui kami maka kami tidak mengakui Negara”.[1]
Pembahasan mengenai konflik di masyarakat adat Dayak mengenai adanya pergeseran identitas—tidak adanya sikap keterbukaan di antara masyarakat adat, sehingga terjadi tidak terjalin hubungan harmonis di antara masyarakat—dapat menimbulkan kekerasan terhadap kemanusiaan secara sadar ataupun tidak sadar. Pendekatan yang dilakukan pemerintah di sini akan dilihat dengan menggunakan studi Governmentality Foucault.

Nasionalisme
Pemahaman terhadap Negara-Bangsa bisa secara kasar dikatakan sebagai alat perjuangan Negara dunia ketiga, untuk digunakan melawan kolonialisme. Konsep tentang kesatuan menjadi pisau guna melawan penjajahan  atau dasar dari nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme atau disebuit sebagai negara-bangsa membutuhkan penciptaan “mitos” tentang bangsa—kesamaan sejarah, mistifikasi masa lalu, penciptaan serangkaian ritual, penemuan tingkah laku da tradisi bersama, yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat pada suatu persamaan atau persatuan.[2] Akan tetapi yang menguatkan identitas manusia adalah agama; nasionalisme tidak mampu menyentuh atau meleburkan suatu kepercayaan manusia kepada Tuhannya—inilah yang nantinya akan menjadi serangan untuk nasionalisme.
Nasionalisme dan Negara-Bangsa secara radikal telah merombak struktur kesetiaan politik rakyat dari kesetiaan kepada dinasti menajdi prinsip kedaulan rakyat.[3]Nasionalisme mengubah pandangan rakyat terhadap kemanuisaan, bahwasannya tidak boleh manusia satu dengan yang lain saling menyakiti. Ada juga yang mengatakan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh kolonialisme tidak menghargai kekuasaan itu salah—suatu wilayah yang terdiri dari manusia banyak (rakyat) yang dipimpin; rakyat tetap harus yang menentukan jalan hidupnya masing-masing.
Apakah setelah dibilang terjadi suatu pemahaman bersama terhadap nasionalisme, dan terbentuknya Negara Bangsa manusia hidup bahagia?
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya ialah suatu paham nasionalisme tidak bisa menghilangkan atau mengganti kepercayaan individu manusia—agama. Di sisi lain suatu Negara yang dikatakan oleh Ernest Renan bahwa kekerasan dipakai untuk mempertahankan bangsa; menyebutnya dengan sangat eksplisit, dan memupuk rasa kebangsaan—membenarkan tesis Benedict Anderson: [4]
“Bangsa yang dibayangkan sebagai sebuah Komunitas, sebab tidak peduli dengan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar. Pada akhirnya manusia rela membunuh sesama dan mati untuk suatu Komunitas-komunitas Terbayang—nasionalisme”
Perkataan Benedict Anderson di atas menggambarkan bahwasannya suatu Negara Bangsa rela menyingkirkan, walaupun itu harus dengan kekerasan demi suatu komunitas yang terbayang itu; dampak yang ditimbulkan ialah hancurnya kumpulan manusia—selanjutnya disebut masyarakat lokal, padahal ada sebelum komunitas terbayang itu ada.

Kekerasan Identitas: Masyarakat Adat Dayak dan Melayu
Pembicaran etnisitas atau masyarakat adat perlu untuk dikaji di wilayah Indonesia, ini di karenanakan kemajemukan yang sebelum independen day—17 Agustus 1945—sudah ada terlebih dahulu. Pertanyaan dan pekerjaan rumah Indonesia ialah mau di bagaimanakan etnis lokal tersebut pasca kemerdekaan; penguasa dan pemikir gagasan kebangsaan sepakat untuk memelihara dengan diharuskan menjunjung tinggi persatuan Indonesia—kepentingan nasional di atas segalanya. Di perjalanannya Indonesia dalam memilihara etnis tidaklah mudah, ketegangan psikologis  bahkan kekerasan harus dirasakan masyarakat. Ini bisa terjadi akibat dari kuatnya solidaritas masyarakat etnis, mengambil dari Durkheim bahwa etnik merupakan sebuah ikatan kekuatan budaya kolektif dan sifat solidaritas etnik itu sendiri.[5] Durkheim yang berlatar belakang menggunakan paradigma strukturalis fungsionalis memandang etnik ini dengan positif. Solidaritas kuat di kalangan masyarakat etnis berdampak negatif di bidang kemanusiaan—atas nama kelompok dan kepentingan etnik sering terjadi kegiatan anti-humanisme: pengusiran, pembunuhan, atau penolakan terhadap keberadaan suku atau kelompok yang lain.[6]
Permasalahan yang terjadi di masyarakat Adat Dayak bermula adanya perselisihan internal, akibat dari perkawinan dengan masyarakat Adat Melayu. Perselisihan yang terjadi ialah masyarakat Adat Dayak mulanya non-muslim dan terjadi perkwaninan dengan masyarakt Adat Melayu—perkawinan beda agama—individu dari masyarakat Adat Dayak pindah agama menjadi islam; perselisihan awalnya perihal identitas kepercayaan atau agama. Perselisihan menyebar ke ranah identitas diakibatkan masyarakat Adat Dayak dianggap memiliki status sosial rendah dan melayu status sosialnya tinggi—ada rasa bangga atas transformasi dari Mayarakat Adat Dayak menjadi Melayu islam. Dikatakan John Bamba, bahwa kebanggaan atas perubahan tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia melakukan penyebaran agama-agama resmi, di dalamnya termasuk islam; ini berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat Adat Dayak.[7]  Namun, perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dari individu Adat Dayak yang memuluk agama islam, sebelumnya tidak mengakui dirinya Dayak atau tidak diakui; perubahannya individu itu mengakui bahwa ia bagian dari masyrakat Adat Dayak—dugaannya karena ada pengaruh dari kebijakan politik pemerintah.[8] Dikatakan oleh Foucault dalam konsep governmentality bahwasannya:[9]
In addition to the management by the state or the administration, “government” also signified problems of self-control, guidance for the family and the children, management of the household, directing the soul, etc”.
Jadi jelaslah bahwasannya kekerasan yang terjadi di kalangan grassrot atau local specific—masyarakat Adat—tidak bisa lepas dari peran pemerintah/Negara ikut campur di dalamnya. Jika pemerintah tidak memihak pada masyarakat, di waktu yang akan datang pemerontakan dari masyarakat atas kekecewaan kepada pemerintah (demokrasi); penguasa lebih memihak pada kepentingan kapitalisme berselimut neo-liberalisme, maka cita-cita Pancasila; menjaga keberagaman “Bhineka Tunggal Ika” hanya meninggalkan konsep dan mimpi belaka akibat tindakan yang salah dari sang penguasa.
*Tulisan ini dikirim ke lomba essay polgov days 2016 Universitas Gajah Mada
**Penulis adalah mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya
Referensi
Anderson, Benedict. 2008. Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang. Yogjakarta: Insist Press.
Lay, Cornelis. 2006. Nasionalisme dan Negara Bangsa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nopember Vol. 10 Nomor 2.
Lemke, Thomas. 2002. Foucault, Governmentality, and Critique. Journal of Institute for Social Research, 14, Jg., Nomor 3.
Santoso, Budi. 2003. Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogjakarta: Kanisius.
Sjaf, Sofyan. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
[1]  Budi Santoso, 2003. Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogjakarta: Kanisius. Hlm. 107.
[2] Cornelis Lay, 2006. Nasionalisme dan Negara Bangsa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10 Nomor 2, Nopember. Hlm. 169.
[3] Ibid, Cornelis Lay. Hlm. 172.
[4] Benedict Anderson, 2008. Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang. Yogjakarta: Insist Press. Hlm. 11.
[5] Sofyan Sjaf, 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm. 19.
[6] Op.cit, Budi Santoso. Hlm. 109.
[7] Ibid, Budi Santoso. Hlm. 125.
[8] Ibid, Budi Santoso. Hlm. 126.
[9] Thomas Lemke, 2002. Foucault, Governmentality, and Critique. Journal of Institute for Social Research, 14, Jg., Nomor 3. Hlm. 2.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar