Kamis, 11 Februari 2016

Pembangunan Pendidikan Di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Bangsa yang Anti terhadap Korupsi

Oleh : Yayan Hidayat
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Pembangunan dan Esensi Pendidikan
Perubahan-perubahan berskala besar yang terus berlangsung dalam ranah pendidikan baik perubahan dalam sistem pendidikan maupun kultur pendidikan itu sendiri. Indonesia khususnya dewasa ini, pendidikan baik secara sistem maupun kultural terkontaminasi dengan unsur-unsur rasionalitas pemikiran yang mengedepankan prinsip ekonomi maupun terbelenggu oleh sikap-sikap pragmatisme,yang disebabkan oleh tipologi masyarakat indonesia yang sudah dikuasai oleh pemikiran yang mengedepankan prinsip rasionalitas dan membawa nya kedalam sistem pendidikan yang membuat hilangnya identitas pendidikan indonesia secara kultur.  Tak peduli apakah kita senang atau tidak, dunia kini jadi makin dicirikan oleh keterputusan (diskontinuitas) radikal, dan kejutan masa depan telah melanda sebagian besar wilayah masyarakat manusia. Percepatan (akselerasi), kesementaraan, kebaruan, irama keberadaan sehari-hari yang makin meninggi, semuanya berkomplot untuk memaksa kita mengalami dunia dan mengalami keberadaan kita sendiri secara berbeda dari sebelumnya.[1]
Atas dasar itu indonesia telah dipengaruhi dengan akselerasi pembangunan peradaban maupun pembangunan pendidikan untuk mencapai label indonesia sebagai negara maju, sehingga hal itu yang membuat pembangunan pendidikan indonesia semakin tak menentu akibat tidak memikirkan esensi identitas pendidikan itu sendiri. Samuel bowels, melakukan analisis politik ekonomi terhadap pendidikan paling tidak di Amerika baginya, pendidikan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka. Pandangan yang sangat pesimistik ini melahirkan aliran reproduksi terhadap sistem pendidikan. Tentu saja pandangan ini bertentangan dengan pandangan Freire, di mana pendidikan penyadaran kritis justru akan memproduksi resistensi dan kritik terhadap dehumanisasi akibat kapitalisme pendidikan itu sendiri.[2] Pendidikan bukan teramat bersifat praktis, melainkan karena ia gagal membekali para calon guru/dosen dengan sebuah perasaan akan adanya tujuan tertentu, sebuah filosofi pendidikan tertentu karena keterampilan tanpa kesadaran diri adalah berbahaya, keterampilan cenderung hanya untuk mengulang-ulang apa yang pernah dikerjakan, sementara kesadaran diri membuka jalan untuk pertumbuhan (Silberman 1981). Mengutip dari gagasan silberman, hal tersebut merupakan salah satu unsur yang menyebabkan ketidakjelasannya pendidikan di indonesia selain sudah terkontaminasinya dengan prinsip ekonomi maupun akselerasi pembangunan pendidikan di indonesia yang melupakan esensi nya.
Theodore R. Sizer, Dekan Fakultas Pendidikan Harvard, pernah berujar bahwa sebuah kualitas yang aneh dalam pendidikan adalah bahwa, sementara kebanyakan orang mengalaminya secara pribadi, hanya segelintir yang mempelajarinya dengan serius. oleh sebab itu ketika ditarik pernyataan tersebut didalam realitas pendidikan di indonesia bahwa tidak banyak tataran birokrasi pemerintahan yang memahami esensi pendidikan secara dalam baik di tinjau dari indentitas pendidikan di indonesia maupun sistem pengajaran yang terjadi dalam tataran sekolah maupun Universitas. Para pengajar hanya dituntut oleh negara mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan jam yang sudah di tentukan dan di tekan untuk melakukan akselerasi pendidikan tanpa memikirkan esensi terhadap pendidikan itu sendiri. Tidak hanya itu institusi-institusi pendidikan pun juga di tuntut untuk selalu memperbaharui sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan perubahan zaman lalu membuat institusi pendidikan sebagai bentuk kapitalisme yang mencoba mengkomerisialisasikan pendidikan dengan cara membuat seluruh lapisan masyarakat diwajibkan mengikuti program pendidikan dengan harga mahal namun tidak mengedepankan esensi pendidikan yang sudah sewajarnya masyarakat dapatkan.

Pendidikan berbasis prosedural di Indonesia
Memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap bangsa Indonesia, oleh sebab itu pembaharuan-pembaharuan pada sistem pendidikan di upayakan agar mampu memberikan pendidikan berkualitas guna upaya membangun peradaban bangsa, pendidikan merupakan proses untuk membentuk anak bangsa yang berkualitas guna mempersiapkan generasi penerus bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi bangsa yang maju adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara dan sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Namun tetapi, sangat disayangkan realitas yang terjadi di indonesia akselerasi pembangunan pendidikan luput untuk memikirkan esensinya hanya sebatas prosedur nya saja. Pendidikan di indonesia saban hari selalu menjadi polemik, selain kurikulum yang sulit sistem pendidikan negara ini pun belum berhasil mencetak generasi-generasi yang berkualitas di bidangnya tidak hanya itu pendidikan yang di terapkan di indonesia telah kehilangan identitasnya, tidak adanya fokusan-fokusan di dalam bidang pendidikan yang di terapkan di perguruan tinggi sehingga membuat semakin tidak jelasnya gambaran pendidikan di indonesia.
Pendidikan yang di terapkan di indonesia hanya sebatas memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognisi tanpa disadari indonesia telah melupakan penerapan pendidikan karakter kepada generasi bangsa nya sehingga membuat tidak berkarakter nya peradaban bangsa yang berdampak pada semakin luntur nya nilai-nilai kultural yang seharusnya mampu di pertahankan. Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh sama juga halnya seperti pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta. Hasilnya adalah generasi bangsa banyak yang menyalahgunakan ilmu nya dan menghancurkan bangsa nya sendiri akibat dari tidak berkarakter nya peradaban bangsa indonesia. Kompleksitas polemik pendidikan di indonesia disebabkan oleh akselerasi pembangunan pendidikan demi mengikuti perkembangan negara-negara lain, pemerintah sudah seharusnya mereformasi sistem pendidikan yang lebih memperhatikan esensi pendidikan itu sendiri maupun memudahkan para kelas-kelas masyarakat miskin dalam mengenyam pendidikan dengan cara tidak mengkomersialkan pendidikan. Berdasarkan laporan dari departemen pendidikan dan kebudayaan indonesia, setiap menitnya ada empat anak yang harus putus sekolah dan tingginya angka putus sekolah ini salah satunya di sebabkan oleh mahalnya pendidikan di indonesia. Oleh sebab itu reformasi pendidikan di indonesia yang seharusnya lebih di utamakan oleh pemerintah, baik itu dalam aspek sistem pendidikannya, identitas pendidikan, kultural pendidikan, mahalnya pendidikan maupun kualitas-kualitas tenaga pengajar di indonesia.

Reformasi pendidikan dan kualitas tenaga pengajar di Indonesia dalam mewujudkan Budaya Anti Korupsi
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Berangkat dari hal dasar itu upaya untuk mewujudkan budaya anti korupsi haruslah di dukung dengan tenaga pengajar yang berkualitas dalam upaya nya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan karakter pemuda bangsa indonesia, yang harus diketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial dan nilai agama sehingga dapat menjadi perilaku korupsi yang berkepanjangan, oleh sebab itu reformasi pendidikan dan tenaga pengajar di indonesia menjadi sentral dalam upaya mewujudkan generasi bangsa yang anti terhadap korupsi. Demikian definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang tersebut menjadi landasan dasar dalam reformasi pendidikan agar terciptanya pendidikan secara substansi dan berkualitas nya para tenaga pengajar atau yang sering di sebut sebagai Guru/Dosen. Reformasi pendidikan ternyata tidak hanya pada sistem pendidikan nya saja melainkan tenaga pengajar sebagai ujung tombak nya penanaman subtansi pendidikan di indonesia. Namun sangat di sayangkan baru-baru ini muncul polemik yang menodai legitimasi pendidikan di indonesia yaitu polemik tentang absurditasnya profesor di indonesia, profesor sedang di cecar surplus jumlah defisit kualitas profesor terjadi di indonesia. Terlalu banyak profesor prosedural absurd yang menyebar di belahan daerah-daerah di indonesia.
Kini Profesor bukan lah bentuk penghargaan yang diberikan presiden terhadap seorang hamba ilmu pengetahuan yang telah memiliki kualitas mumpuni di bidangnya sedemikian, melainkan sebuah pengahrgaan yang di lombakan. Untuk itu, sejumlah syarat dan prosedur administratif diberlakukan. Barang siapa memenuhinya ia akan menjadi Sang Guru Besar tanpa menimbang kualitas yang di miliki nya oleh sebab itu lahirnya Profesor yang hanya sebatas prosedur tanpa menimbang kualitas ilmu pengetahuannya dan parahnya pula syarat yang di lombakan bersifat pukul rata. Artinya siapa pun dari ranah keilmuan apa pun syaratnya sama, layaknya iklan sebuah minuman, ini merupakan bentuk pelecehan pendidikan di indonesia. Tidak hanya itu satu contoh lagi persyaratan, yakni ihwal linearitas keilmuan dari S-1 sampai S-3 barangkali bagi ilmuwan di ranah eksakta, linearitas sedemikian bisa menjadi alur pendalaman, menukik mengelaborasi spesialisasi. Namun, nanti dulu untuk ranah kebudayaan. Sudah dalam beberapa dasawarsa ini spesialisasi dan disiplin ilmu di permasalahkan, bahkan di runtuhkan.[3] Polemik-polemik ini tidak hanya terjadi pada Profesor saja, ternyata juga terjadi dalam tataran pendidikan tenaga pengajar S-1 di Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Saya mencoba melihat fenomena sistem pendidikan dan kualitas tenaga pengajar pada Ilmu Politik Universitas Brawijaya ternyata absurditas pendidikan lebih kompleks terjadi, sebagai contoh secara sistem pendidikan tidak adanya peminatan pendidikan politik secara sentral untuk mahasiswa nya hanya terkesan sebagai prosedur saja dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam tenaga pengajar nya pun masih bisa kita pertanyakan kualitas yang dimiliki oleh para pengajar di Ilmu Politik Universitas Brawijaya, masih banyak nya perekrutan pengajar yang di lakukan tanpa menerapkan sistem selektif dalam memilah kualitas hanya sebatas seorang pengajar tersebut telah memenuhi syarat administrasi yang di perlukan lalu setelah itu diberikan surat izin melakukan proses belajar mengajar. Hal ini menjadi kekecewaan mendalam dalam dunia akademik di indonesia untuk mereformasi pendidikan di indonesia seharusnya dimulai dengan memperbaiki kualitas tenaga pengajar dan selektif melihat kualitas dari pada prosedural nya saja.
Reformasi pendidikan di indonesia bisa terwujudkan jika pemerintah mulai membangun kesadaran akan pentingnya substansi pendidikan bukan prosedural pendidikan. Karena meski adanya akselerasi pembangunan pendidikan di indonesia tapi tidak adanya akselerasi pembangunan substansi pendidikan di indonesia maka reformasi pendidikan akan menjadi hal yang Utopis. Pendidikan pun sudah seharusnya dapat di kenyam oleh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya pada lapisan masyarakat menengah ke atas, karena ihwal ilmu pengetahuan tidak melulu milik para penghuni langit. Jika hal tersebut dapat di jalankan dengan baik maka harapan majunya pendidikan di indonesia dan budaya anti korupsi akan menanti di hadapan peradaban bangsa indonesia.

Menyelisik Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Budaya Anti Korupsi
Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya anti korupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan, seperti pembuatan bahan ajar pendidikan dan budaya anti korupsi, materi pendidikan dan budaya anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dan pembentukan pusat studi anti korupsi di kampus. Apapun bakat mahasiswa dalam edukasi dan kampanye dapat dijadikan pintu masuk untuk kampanye gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti menyanyi, menciptakan lagu antikorupsi, seni drama, atau juga kemampuan menulis. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), dan unit-unit kegiatan dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi. Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalari organisasi-organisasi mahasiswa sehingga hal ini pun harus dicegah sejak dini ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di antara mereka.
Dengan langkah-langkah sederhana namun didukung oleh setiap lapisan masyarakat, budaya anti korupsi tersebut akan mampu diwujudkan dengan ditunjang oleh pendidikan yang tidak hanya bersifat prosedural namun berkarakter dan didukung oleh tenaga pengajar yang berintegritas pula. Karena masa depan indonesia ditentukan oleh bagaimana perilaku dan karakter generasi bangsa era sekarang.[4]
[1] Ideologi-ideologi Pendidikan, William F.O’Neill, Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2001/ Hlm 3
[2] Ibid Hlm XI
[3] Dikutip dari koran KOMPAS tanggal 17-11-2015
[4] Buku Ajar “Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi”. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan 2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar