Kamis, 18 Februari 2016

Menyoal Tindakan Kekerasan Demokrasi di Indonesia “Desentralisasi Semu Desa”

Oleh : Yayan Hidayat

  • Dominasi Negara Terhadap Kewenangan Desa
Hingar bingar otonomi daerah dan pelimpahan wewenang kekuasaan di tingkat lokal hampir sama sekali tidak berdampak pada desa, padahal desa adalah entitas otonom yang mempunyai kewenangan mengatur urusannya sendiri. Masih banyak tindakan mereduksi kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kewenangan desa baik dalam pengelolaan birokrasi desa maupun kewenangan mengelola keuangan desa. Perkembangan desa lebih ditentukan oleh komunitas di luar desa, yaitu negara. Dilihat dari sudut pandang kekuasaan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri (Kartohadirejo, 1884; Wiradi,1988)[1]. Dilihat dari pengertian tersebut desa memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan desa dan mengelola desa tersebut, tidak melulu tergantung pada negara dan struktur wilayah diatas nya yaitu provinsi.
Kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, bukan oleh pihak luar (Suhartono dkk,2000). Tetapi, pada kenyataannya pemerintah di masa Orde Baru meletakkan desa bukan sebagai wilayah otonom yang tercantum dalam UU No. 5/1979 yang menyatakan bahwa desa adalah “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Desa dalam UU No. 5/1979 ini telah jelas dilemahkan oleh negara, pemerintah desa dibawah naungan pemerintah di atasnya dan atas kontrol pemerintah di atasnya (Camat) dan desa diharuskan untuk menyamakan ketentuan budaya yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara yang kita tau adalah dalam tatanan desa ini kaya akan budaya adat desa mereka dan sistem pemerintahan desa pun terkadang mengacu pada adat istiadat yang berlaku di sebagian desa yang ada di indonesia.
Dengan konsepsi desa tersebut, secara otomatis desa menjadi dua entitas yang saling bertolak belakang. Disatu sisi desa sebagai entitas sosial budaya yang otonom, disisi lain desa sekaligus sebagai entitas politik yang sangat terkooptasi. Yang lebih parah dari itu, pemerintah pusat dengan semena-mena mendesain desa dengan format desa yang berada di Jawa, yang menghancurkan bentuk-bentuk desa yang sangat beragam seperti Nagari di Sumatera Barat, dan sistem marga.[2] Desentralisasi idealnya menempatkan desa lebih sebagai entitas sosial dan budaya daripada politik. Namun pada kenyataannya, desentralisasi diterjemahkan oleh pusat dengan menempatkan desa sebagai entitas politik yang akan dapat di operasikan sebagai instrumen kekuasaan.
Menyimak pengalaman penyelenggaraan desentralisasi di indonesia, perlu dipikirkan filosofi dan paradigma perubahan dalam politik desentralisasi di indonesia. Arahnya adalah pada desentralisasi berkeseimbangan dengan menyeimbangkan antara prinsip demokratisasi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, menyeimbangkan hak, wewenang, kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Desentralisasi berkeseimbangan tersebut pada prinsipnya akan sejalan dengan Pancasila yang pada hakekatnya juga merupakan ideologi jalan tengah dan berkeseimbangan.[3]Kerancuan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi karena terlampau cepatnya perubahan satu undang-undang oleh undang-undang yang lainnya. Perubahan seringkali tidak dalam kerangka filosofi yang jelas, bahkan kadang-kadang berbalik lagi pada paradigma yang lama. Sebagai contoh, BPD di tingkat desa yang semula merupakan singkatan Lembaga Musyawarah Desa pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 pengurusnya diisi melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh warga desa, kemudian oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti namanya menjadi BPD (Badan Perwakilan Desa) yang anggotanya dipilih. Kemudian oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 namnya diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya diisi melalui musyawarah masyarakat setempat, tidak lagi dipilih. Masyarakat melihatnya sebagai perubahan tanpa pola yang jelas dan cenderung kembali pada paradigma yang lama. Jika dilihat dari konsepsi desa tersebut peranan negara masih mendominasi wewenang dalam pengolalaan desa dan bukan bersifat koordinatif dengan desa sehingga pembangunan dan pengelolaan desa masih mengacu dengan kebijakan negara sehingga muncul stagnansi pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa.

  • Kewenangan Desa dalam UU No 6 Tahun 2014

UU No 6 Tahun 2014 ini menjadi barometer baru awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa No. 01 Tahun 2015. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin kepentingan desa[4]. Ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, kewenangan pertama berdasarkan asal usul hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kedua, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. Ketiga, kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]Wewenang tersebut wajib diketahui oleh pemerintah desa karena jika pemerintah desa tidak mengetahui akan wewenangnya dalam mengelola desa maka dominasi negara akan kuat untuk mengatur pengelolaan pemerintahan desa.

  • Desa dalam Negara Demokrasi
Pemerintahan desa merupakan institusi yang paling dekat denga masyarakat, namun secara struktur pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang strukturnya paling jauh dari sistem pemerintahan pusat. Oleh sebab itu sejak pasca orde baru, diberlakukan nya konsep desentralisasi agar pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan desa agar menciptakan pembangunan merata didalam negara demokrasi. Sistem demokrasi pun menawarkan konsep pendistribusian kekuasaan kepada elemen-elemen negara guna untuk mewujudkan demokratisasi di tataran lokal tidak hanya dalam ruang lingkup nasional saja. Namun tetapi konsep desentralisasi ini tidak berjalan sebagaimana yang termaktub di undang-undang, sehingga memiliki tendensi desentralisasi yang bersifat semu.
Negara masih mendominasi pemerintahan desa, baik dalam struktur pemerintahan, pembangunan desa maupun pengelolaan tata pemerintahan desa dan pendapatan desa. Sehingga pembangunan desa masih mengacu pada kebijakan struktur pemerintahan yang di atasnya. Dengan mengartikan desa sebagai konsep administrasi, maka desa terletak dibawah struktur pemerintahan kecamatan. Kepala desa dan dewan desa bertanggung jawab kepada pemerintahan supra desa, bukan kepada warga sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintahan pusat. Akibatnya nya memiliki kecenderungan pemusatan kekuasaan di tangan kepala desa karena kepala desa bukan bertanggung jawab pada masyarakatnya melainkan struktur pemerintahan di atasnya. Selain itu sentralisasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa pun disesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Artinya, desa tidak lagi memiliki otonomi untuk mengatur pembangunan ekonominya sendiri. Bahkan minimnya perwujudan demokratisasi dalam desa, maraknya fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa membuat cacatnya demokrasi dalam tatanan pemerintahan desa.
Di reduksinya kewenangan BPD dalam merumuskan kebijakan desa pun juga salah satu bentuk gagalnya perwujudan demokrasi di desa. Pemerintah sudah seharusnya memberikan kewenangan desa dalam mengelola pemerintahannya tidak mengacu pada pemerintahan diatas nya melainkan mengacu kepada masyarakatnya sesuai dengan konsep desentralisasi. Sehingga terciptanya demokrasi didalam ruang lingkup desa baik pada pemerintahan nya maupun masyarakatnya, karena desa sebagai penopang keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan demokratisasi.

[1] Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik.pdf
[2] Ibid
[3] Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan, Sadu Wasistiono, Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010
[4] Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Sutoro Eko, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 2014
[5] Ibid

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar