Minggu, 24 Januari 2016

Kekerasan Demokrasi: Distorsi Penyandang Disabilitas Mental dalam Hak Mereka untuk Memilih Melalui UU Nomor 8 Tahun 2015

Kekerasan Demokrasi dan Alienasi Penyandang Disabilitas Mental
Kekerasan tidak melulu di artikan dengan tindakan pemukulan, pemerkosaan dan hal lainnya yang bersifat perusakan. Definisi kekerasan itu luas, paksaan, mereduksi hak-hak masyarakat dan dominasi kekuasaan yang semena-mena juga bisa kita sebut dengan tindak kekerasan, didalam negara demokratis Negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berargumentasi, berpartisipasi dalam politik, bebas dalam menentukan pilihan dan bebas dalam berfikir tentunya, semakin kebebasan itu dapat di rasakan oeh masyarakat semakin rawan terjadi tindak kekerasan di dalam kebebasan tersebut dan hal itu yang disebut dengan kekerasan demokrasi.
Menurut Schumpeter, esensi demokrasi adalah “mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat, demokrasi juga tercipta melalui proses konsensus (perjanjian). Secara garis besar demokrasi berdiri atas unsur kontestasi dan konsensus, oleh sebab itu banyak persaingan didalam negara demokrasi sehingga persaingan kepentingan maupun perjanjian untuk mencapai kepentingan bersama di dalam negara demokrasi khusus nya indonesia, rawan akan terjadi tindak kekerasan demokrasi tersebut[1]. Bentuk-bentuk kekerasan demokrasi yang dimaksud adalah reduksi terhadap hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi memilih ataupun dipilih, sengketa pemilu, pereduksian terhadap hak masyarakat untuk mengkritik dan bersuara serta masih banyak lagi polemik yang berkaitan dengan demokrasi yang bisa kita klasifikasikan dalam kekerasan demokrasi. Pembahasan ini terfokus dalam tindak kekerasan demokrasi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa tidak mempunyai hak memilih dalam pemilu di indonesia.
Perludem/Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi adalah salah satu lembaga masyarakat yang mendesak dan mengajukan judicial review terkait salah satunya pasal yang mereduksi hak memiliH penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, menurut Perludem ada beberapa point penting pada undang-undang nomor 8 Tahun 2015 yang perlu di soroti dan dikawal khususnya point yang mengatur bahwa penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Didalam undang-undang tersebut tidak ada di atur secara jelas penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa kategori seperti apa yang tidak diperkenankan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. Hanya tertulis di Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa tidak mempunyai hak dalam memilih gubernur, bupati dan walikota. Tentunya peraturan tersebut layak dipertanyakan karena mengundang kerancuhan. [2]Oleh sebab itu Perludem mengajukan revisi terhadap ketentuan Undang-undang tersebut, karena mereduksi hak memilih penyandang disabilitas mental yang ketentuan disabilitas seperti apa belum diatur secara mendalam pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 ini. Polemik tersebut disebut sebagai tindak kekerasan demokrasi yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakatnya.

Negara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
Peranan Negara didalam demokrasi adalah melindungi segenap masyarakatnya baik perlindungan Hak-Hak masyarakat nya, maupun melindungi kebebasan masyarakat nya agar Demokratisasi mampu terwujudkan secara subtansial. Seluruh warga negara indonesia memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya menurut hati nurani mereka, oleh sebab itu peran negara adalah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam demokrasi. Namun dengan di terbitkan nya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, Negara seakan mereduksi tingkat partisipasi masyarakatnya khususnya ketentuan Ayat  (3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015 bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih warga negara indonesia tidak sedang terganggu jiwanya. Ketentuan pereduksian terhadap hak memilih penyandang disabilitas mental pada UU No 8 Tahun 2015 tersebut hanya berhenti disitu, sementara jika kita tela’ah secara mendalam klasifikasi penyandang disabilitas mental seperti apa yang hak memilih nya dicabut? Tidak ada ketentuan aturan yang jelas didalam Undang-undang tersebut.
Indikasi-indikasi pereduksian hak warga negara dalam memilih, sudah seharusnya mampu di atasi dan di selesaikan oleh Negara. Karena hakikatnya negara adalah pelindung masyarakatnya, kekerasan demokrasi pun bisa timbul akibat dari kecacatan tata aturan konstitusi. Dalam hal ini demokrasi di nilai sebagai ajang untuk berekspresi, berpartisipasi namun demokrasi juga mengacu pada konstitusi-konstitusi negara oleh sebab itu peranan negara adalah penyelenggara demokrasi dan menjaga demokrasi, bukan melakukan tindakan distorsi terhadap demokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kekerasan demokrasi tersebut. Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang konsen dalam mengawal demokrasi seperti Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) sudah mencoba untuk mengajukan revisi terkait UU No 8 Tahun 2015 tersebut, dan dalah satu poin yang di sorot untuk segera diselesaikan adalah Pasal 57 Ayat (3) tersebut. Karena pasal tersebut menyebabkan kerancuhan pada tata pelaksanaan nya, negara seakan memarginalkan penyandang disabilitas mental didalam pemilu dan negara sudah jelas melakukan tindakan kekerasan demokrasi. Oleh sebab itu, perlu adanya uji materi terkait UU No 8 Tahun 2015 ini, jika di MK tidak menemukan kejelasan pemerintah bisa mempertegas keberadaan UU No 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3) tersebut karena terdapat kerancuhan redaksional yang membuat negara seakan mengalienasi penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa dalam hak nya untuk memilih pemimpin mereka.
Penulis, Yayan Hidayat
Mahasiswa Ilmu Politik 2013
[1] “Political Man : The Social Bases Of Politics”, Seymour Martin Lipset, Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2007
[2] Dikutip dari http://www.rumahpemilu.org/ Pada 24/01, Pukul 20.51

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar