Senin, 14 September 2015

Partisipasi Santri Dalam Politik

Perkembangan bidang politik di indonesia berpengaruh besar pada bidang-bidang ataupun pilar-pilar yang berpengaruh besar dalam membangun peradaban indonesia, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam pendidikan kebudayaan pondok pesantren merupakan wadah sentral untuk mempertahankan budaya islam indonesia dimulai dari era sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Era sekarang pondok pesantren pun tidak melulu mengajarkan pendidikan agama kepada santrinya, pendidikan politik pun menjadi penting untuk di ajarkan kepada santri seiring berkembangnya politik di indonesia. Pendidikan politik yang biasa dilakukan sebagai proses pembinaan kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban perlu disosialisasikan kepada warga negara Indonesia, termasuk di kalangan pondok pesantren. Usaha sosialisasi nilai politik bangsa Indonesia secara sadar dilakukan oleh berbagai organisasi pergerakan jauh sebelum masa kemerdekaan dengan tujuan untuk memperoleh hak politik yang dirampas oleh penjajah. Upaya tersebut terus berlangsung secara alamiah menjadi sikap politik menentang penjajah melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dibidang politik.[1]
Di satu sisi pesantren sebagai lembaga pendidikan dituntut agar mengikuti perkembangan ilmu yang dinamis agar mampu memberikan proses pengajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, hal ini di lakukan agar pesantren pun tidak tertinggal oleh dunia modern selain itu pula pesantren juga dituntut dalam menjaga hubungan nya dengan masyarakat. Peranan sosial pesantren merupakan wujud paling nyata menggambarkan bahwa pesantren bukan hanya sebagai institusi pendidikan saja namun memiliki tanggung jawab mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan yang ada dan membangun intelektual masyarakat. Oleh sebab itu dalam mewujudkan peranan pesantren pada ranah sosial tersebut pendidikan dalam bidang politik pun menjadi penting untuk di ajarkan pada santri-santri agar nantinya santri mampu memahami dan mengaplikasikan bagaimana politik seharusnya dalam membangun negara maupun tatanan masyarakat indonesia khususnya.
Santri dan Politik
Hampir seluruh kehidupan santri mengalami perubahan pada tingkat budaya maupun tatanan sosial nya misal pada organisasi masjid, tatanan sistem pendidikan pondok pesantren maupun sistem interaksi dan rekrutmen pada pondok pesantren[2]dan demikian pula perubahan pada tatanan struktur masyarakat indonesia era sekarang santri diharapkan berpartisipasi dalam dinamika politik di indonesia untuk mewujudkan tatanan politik yang bermoral guna membangun bangsa. Jika kita kembali ke sejarah sejak 1999, kaum santri mulai menduduki posisi penting di locus-locus pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid atau kerap kita panggil Gus Dur beliau merupakan presiden RI Ke- 4 yang berlatar belakang santri, kontribusi-kontribusi positif santri dalam membangun bangsa yang bermoral pun bisa kita lihat pada UU Perkawinan tahun 1974 dan UUPA (Peradilan Agama) tahun 1990[3]. Undang-undang tersebut merupakan hasil kontribusi positif kaum santri dalam mengaplikasikan ilmu nya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Kaum santri selama ini dikenal memiliki pendidikan moral dan etika yang tinggi dan dikenal lebih taat memenuhi dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan gigih memperjuangkan berlakunya syariah baik secara formal dalam berbagai bentuk perundang-undangan atau pun secara fungsional melalui sosialisasi nilai-nilai moral ke dalam setiap praktik kekuasaan dan kehidupan sosial.[4] Namun kesalehan normatif seperti itu memerlukan bukti empirik sehingga mampu meyakinkan publik tentang tujuan ideal politik santri demi mewujudkan kepentingan orang banyak dan mewujudkan tatanan politik indonesia yang menjunjung tinggi moral dan memanusiakan manusia.
Politik Rahmatan lil ‘alamin santri
Perkembangan indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami pasang surut dalam tatanan dinamika politik nya, partai politik yang seharusnya menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat dan sebagai pemandu kepentingan masyarakat dalam negara demokrasi sudah beralih pemahaman maupun pandangan. Gejala politik di indonesia yang berorientasi hanya pada kekuasaan, kotor secara moral dan culas secara sosial membuat negara ini dalam tatanan dinamika politiknya perlu di restorasi dan oleh menjadi penting bagi kaum santri untuk menunda kepentingan pribadi nya demi kepentingan seluruh bangsa indonesia atau menjadikan kepentingan tersebut menjadi bagian integral kepentingan ilahiah. Aksi dan agenda politik kaum santri harus bisa dibedakan dari kebersihan moralnya dan kepeduliannya kepada kepentingan rakyat banyak, bukan sekedar bagi kepentingan politik golongannya sendiri, lebih-lebih bukan hanya untuk mencari keuntungan ekonomi Seluruhnya terpulang kepada para aktivis politik santri untuk bersedia melakukan praktik politik yang bukan sekedar meraih kekuasaan dan bukan sekedar menjadikan kekuasan hanya untuk memenuhi selera material nya saja.

[2]  Abdul Munir Mulkhan. DR. “Teologi Kiri” Kreasi Wacana. Yogyakarta 2002/ Hlm 40
[3]Abdul Munir Mulkhan. DR. “Teologi Kiri” Kreasi Wacana. Yogyakarta 2002/ Hlm 41
[4] Abdul Munir Mulkhan. DR “Teologi Kiri” Kreasi Wacana. Yogyakarta 2002/ Hlm 50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tambahkan Komentar